Home / Artikel / Try Sutrisno : Pemerintah Tak Perlu Takut Laksanakan Perppu Sangsi Larangan Ormas

Try Sutrisno : Pemerintah Tak Perlu Takut Laksanakan Perppu Sangsi Larangan Ormas

Jakarta, sketsindonews – Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Try Sutrisno mengapresiasi ketegasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Organisasi Kemsyarakatan (Perppu Ormas) yang baru diterbitkan pemerintah.

Menurutnya, tidak bisa aturan yang berfungsi menindak ormas anti-Pancasila itu tidak tegas. Itu harus tegas, ujar Tri.

“Niatnya (Perppu) itu dikeluarkan untuk membubarkan ormas yang anti-Pancasila. Itu harus betul-betul dilaksanakan,”

Hal ini diungkapkan saat dimintai tanggapan di kantor Kementerian Sekretaris Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 12 Juli 2017.

Sebagaimana diketahui, pemerintah secara resmi telah menerbitkan Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Ormas. Perppu itu keluar sebagai respon terhadap ancaman ormas-ormas radikal dan anti-Pancasila di Indonesia.

Adapun salah satu tujuan utama dari penerbitan Perppu itu adalah mempersingkat proses penindakan terhadap ormas-ormas radikal atau anti-Pancasila. Hal itu ditunjukkan lewat penghapusan tahap-tahap peringatan kepada ormas dan menggantinya dengan pemberian sanksi pidana secara langsung apabila memenuhi kategori ormas terlarang.

Salah satu ormas yang sudah santer akan dibubarkan lewat aturan baru ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Namun, ormas yang ingin membangun kekhalifahan di Indonesia itu mengklaim siap melakukan perlawanan atas penerbitan aturan yang dirasa kelewat tegas tersebut.

Try menuturkan Perppu harus tegas karena organisasi yang menentang Pancasila tidak memiliki hak untuk berada di Indonesia. Bahkan, ia menyatakan bahwa ormas tersebut tidak memiliki hak untuk hidup. “Tidak punya hak hidup di sini. Intinya, saya mendukung Perppu itu dilaksanakan,” ujarnya.

Kalaupun nanti ormas anti-Pancasila tersebut melawan, misalnya mengajukan gugatan, Try Sutrisno meminta pemerintah tak takut. Selama payung hukum jelas, kata dia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

“Silakan saja kalau ada yang coba-coba (melawan), tapi yang penting pemerintah tegas mengeluarkan sikap (di Perppu). Itu tugas pemerintah untuk mengamankan negara dan bangsa ini,” ujar mantan Wakil Presiden Indonesia di era almarhum Mantan Presiden Soeharto itu.

Sumber yang diterima sketsomdonews.com jika putusan itu dilakukan perintah terhadap HTI telah santer ormas itu akan lakukan demonstrasi besar – besaran termasuk bergabungnya oleh ormas lain yang tergabung dalam alumni 212.

Termasuk mendukung terhadap kriminilisasi ulama HRS dan Harry Tanaoe yang kini terkena perkara hukum UU ET tentang SMS ancaman.

Sementara mantan Wakil Ketua MK Harjono SH.MCL mengatakan, Perppu No 2 Tahun 2017 sudah sesuai dengan UUD 45, dalam Hukum Administrasi Negara siapa yang mengeluarkan ijin dan bisa mencabut ijin kalo ada pelanggaran

Memang ini ada kebebasan dan dibatasi, dalam pasal 28 UUD 45 sudah jelas pembatas boleh kalo lebih mengutamakan kepentingan umum, ujarnya.

reporter : dev

 

 

Check Also

Diktator dan Politik Bukan Musuh Demokrasi

Jakarta, sketsindonews – Sebuah tulisan Bung Hatta dari kunpulan artikel media Panji Masyarakat perlu menjadi …

Watch Dragon ball super