“Bahkan ada kabar kalau pembelian ini dilakukan tanpa melalui mekanisme lelang, dan 70% dari produk yang dibeli itu tidak dapat digunakan secara efektif,” imbuh Amir.
Yang membuat aktivisi senior ini lebih prihatin adalah, dari data yang diterimanya, kepala UP juga ternyata pernah tak mau memasukkan komponen remunerasi untuk pesangon pegawai yang meninggal maupun yang memasuki masa pensiun, sehingga pegawai pernah mengadu ke Biro Hukum, Inspektorat, Biro Perekomonian dan Disnaker. Ini terjadi pada 2017 lalu.
Amir menilai, dengan perilaku yang demikian, kepala UP Perparkiran memang selayaknya diganti.
“Kalau saya bandingkan dengan ketika UP dipimpin oleh pemimpin yang sebelumnya, yaitu Sunardi Sinaga, kinerja kepala UP yang sekarang ini buruk sekali, karena di era Sunardi apa yang dipersoalkan pegawai saat ini tidak ada. Bahkan saya juga mendapat informasi kalau sejak kepala UP ini diangkat pada Desember 2014, dalam tiga tahun dia tidak mengucurkan anggaran pembelian seragam untuk 2.600 juru parkir, sehingga para juru parkir itu membeli sendiri dengan cara mengkredit kepada kordinator lapangannya masing-masing,” jelas dia.
Amir berharap KPK DKI yang telah mendapatkan laporan ini, jangan mempetieskannya kasusnya sebaiknya terus di lakukan pada tingkat penyidikan.
“Segera pelajari dan selesaikan masalah ini. Kalau perlu rekomendasi kepada Gubernur Anies agar melakukan audit khusus atas kinerja kepala UP Parkir itu,” tegasnya.
reporter : nanorame
