Hingga saat ini tak di jalankan oleh Pemprov DKI Jakarta, perda itu kan produk DPRD yang harus di jalankan Pemprov DKI.
Jangan lagi seperti kasus DPRD Malang 41 anggota Dewan terlibat permainan anggaran secara masif, terstruktur hingga massal.
Lanjut Amir, Gubernur Anies juga untuk tidak mendengar atas para orang dekat hingga eksekutif penyusunan anggaran untuk bebas KKN sudah sejak awal hingga akhir pihak BPK, KPK untuk di libatkan berdasarkan perda tersebut.
reporter : nanorame
