Menhan Prabowo menegaskan bahwa “Seharusnya kita memiliki minimal seribu pesawat tempur”. Namun saat ini kemampuan APBN yang masih terbatas juga berakibat pada anggaran pertahanan yang relatif kecil. Kondisi ini menjadi kendala utama yang membutuhkan “new strategi” dan political will yang out of box .
Seperti solusi new strategi yang diterapkn pemerintah dalam penggalian sumber dana (baru) untuk penanggulangan wabah covid dan pemulihan ekonomi nasional.
Dana yang belum tersedia sebelumnya pada APBN (jumlah yang sangat besar hingga ratusan triliun) namun sudah terbukti dapat terpenuhi, yaitu saat semua pihak “terpanggil” dan “sepaham” untuk kepentingan keselamatan negara.
Situasi permasalahan yang sama dan dibutuhkan pemahaman yang sama yaitu untuk kepentingan keselamatan/kedaulatan negara.
Kenyataan saat ini jika dibandingkan rata-rata belanja pertahanan dunia yang mencapai 2,4 persen dari PDB. Anggaran pertahanan kita hanya 0,8 persen dari PDB. Terlalu timpang dengan kebutuhan alutsista militernya untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan negara.
Indonesia pernah mencatatkan sejarah sebagai negara yang (mampu) memiliki angkatan udara yang sangat disegani di kawasan Asia Tenggara sehingga menimbulkan detterent effect yang luar biasa. Nyaris tidak ada satupun negara yang berani melanggar kedaulatan wilayah udara nasional Indonesia pada saat itu. Apalagi berniat merebut pulau (sipadan-ligitan) pada saat itu.
