“Satgas Pangan, Bapanas, KPPU, Kemendag, dan aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, termasuk KPK) harus proaktif. Bila kondisi ini terus berlarut, Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri harus segera turun tangan memastikan jaringan mafia pangan benar-benar ditumpas,” tambahnya.
Selain penindakan hukum, Azmi juga mendorong pemerintah meningkatkan transparansi distribusi pangan. Ia mengusulkan agar data stok beras, baik di Bulog maupun di pasar ritel, dipublikasikan secara berkala dan real time melalui kanal resmi pemerintah.
“Data stok beras nasional, baik di Bulog maupun di ritel, harus dipublikasikan secara berkala dan real time melalui kanal resmi pemerintah. Dengan keterbukaan data, publik dapat ikut mengawasi alur distribusi. Ini menutup ruang gelap yang sering dimainkan mafia pangan. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan rakyat dan menstabilkan harga,” pungkasnya.
