Namun, pernyataan tersebut justru memperkuat dugaan publik bahwa proyek ini tidak dikelola dengan baik.
Trubus: Ada Dugaan Konspirasi dan Permainan Anggaran
Menanggapi inkonsistensi kebijakan tersebut, Trubus menduga ada permainan di balik proyek RDF Rorotan. “Saya curiga ada konspirasi besar. Proyek ini bisa jadi sudah jadi bancakan antara oknum birokrat, politisi, dan pengusaha,” ujarnya.
Ia menegaskan, proyek pemerintah harus dijalankan sesuai kontrak dan tenggat waktu. Jika tidak selesai tepat waktu, kontraktor seharusnya dikenai sanksi tegas.
“Jangan malah ditambah anggaran atau diperpanjang tanpa batas yang jelas,” katanya.
Trubus juga mempertanyakan peran KPK yang diklaim mendampingi proyek sejak awal. “Kalau KPK sudah mendampingi sejak awal tapi hasilnya tetap gagal, ini aneh,” tegasnya.
Sebagai langkah hukum, Trubus mendorong Kejaksaan Agung untuk turun tangan mengusut dugaan penyimpangan proyek tersebut.
“Kejaksaan harus masuk. Proyek ini sudah tidak masuk akal dan terindikasi jadi permainan anggaran,” pungkasnya.
