Warga Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, kembali mengeluhkan debu yang beterbangan dan mengotori lingkungan permukiman. Keluhan semakin terasa saat musim kemarau karena kondisi jalan dan kawasan sekitar pelabuhan yang kering dan berdebu.
Aktivitas bongkar muat di kawasan dermaga PT Karya Citra Nusantara (KCN) Marunda turut menjadi perhatian warga. Mereka menduga aktivitas di kawasan pelabuhan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya paparan debu di sekitar permukiman.
Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pengukuran kualitas udara dan pemeriksaan langsung oleh instansi yang berwenang.
Persoalan debu di kawasan Marunda bukan kali pertama dikeluhkan masyarakat. Aktivitas bongkar muat kargo curah kering, seperti batu bara dan pasir, memiliki potensi menghasilkan debu dan partikulat apabila tidak diikuti dengan pengendalian lingkungan yang optimal.
Warga meminta pemerintah segera melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sumber dan tingkat pencemaran udara di kawasan tersebut.
Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda, serta instansi terkait diharapkan melakukan pengukuran kualitas udara secara terbuka, khususnya terhadap parameter PM2.5 dan PM10 di sekitar permukiman warga.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan persoalan debu di Marunda tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas pelabuhan. Kendaraan dan sumber emisi lainnya juga perlu diperiksa.
“Mohon pihak KCN, jalanannya minimal diaspal supaya rapi. Apalagi musim kemarau seperti ini, debunya tidak tertahan. Pikirkan warga, polusinya terlalu tinggi,” ujar warga, Kamis (10/9/2026).
Masyarakat berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada keluhan. Pemerintah dan pengelola kawasan pelabuhan diminta bersama-sama mengidentifikasi sumber debu serta mengambil langkah konkret untuk mengurangi paparan partikulat di lingkungan warga.
Apabila hasil pengukuran dan pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan, warga meminta pemerintah melakukan evaluasi dan mengambil tindakan sesuai peraturan yang berlaku.
Warga Marunda kini menunggu langkah nyata dari pemerintah dan pihak terkait. Bagi masyarakat, persoalan kualitas udara bukan hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga kenyamanan dan kualitas hidup warga di sekitar kawasan pelabuhan.
