Back

Media Terpercaya

ADPPI Apresiasi UU Cipta Kerja

Jakarta, sketsindonews – Pro dan kontra lahirnya undang-undang Cipta Kerja menuai sejumlah masalah hingga para kerja dibuat pun resah dibuatnya.

Namun hal tersebut tidak berlaku untuk para pelaku yang bergerak dibidang penggeloaan tambang. Salah satunya adalah Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI).

Menurut Ketua Umum ADPPI, Hasanuddin, pihaknya menyambut gembira dan mengapresiasi lahirnya payung hukum RUU Cipta Kerja.

“ADPPI menyampaikan apresiasi kepada pemerintah berkenaan dengan draft RUU Cipta Kerja yang juga memasukkan sumber daya alam terbarukan panasbumi sebagai bagian dari bidang usaha yang menjadi fokus penyederhanaan dalam penyelenggaraan pengusahaannya,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis kepada sketsindonews, Jumat (21/02/20) siang.

Ia melanjutkan draf UU Cipta Kerja membuat sejumlah kepastian hukum untuk berusaha dan berinvestasi. “Karena persoalan kemudahaan berusaha dan kepastian hukum telah menjadi bagian persoalan ketidakpastian pengusahaan panasbumi selama ini, baik pemanfaatan langsung, maupun tidak langsung,” imbuh pendiiri LBH Padjajaran.

Namun ia juga menyayangkan belum terbitnya beleid atau aturan pemanfaatan langsung berupa peraturan pemerintah untuk pemanfaatan langsung. “Sedangkan dalam pemanfaatan tidak langsung persoalan kebijakan skema tarif penjualan energi listrik yang berubah-ubah, panjang dan berbelit-belit,” ungkap Hasan.

Hasan berharap kepada pemerintah agar didalam draft RUU Cipta Kerja, persoalan tersebut dapat dipecahkan dan memberikan kenyamanan pada pelaku usaha serta sektor lainnya.

Bahkan, didalam pengusahaan pemanfataan langsung tuturnya, kewenangan penyelenggaran pengusahaan panasbumi untuk pemanfaatan langsung, yang semula berdasarkan UU 21 Tahun 2014 tentang Panasbumi dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

“Kini diambil alih oleh pemerintah pusat. Padahal pada pemanfataan ini, peran pemerintah daerah justru sangat membantu dalam penyelenggaraannya, karena tidak mungkin pemerintah pusat dapat menyelenggarakan pengusahaannya secara operasional. Hal ini bertentangan dengan azas kemudahaan berusaha dari RUU Cipta Kerja,” tegas Hasan

Oleh sebab itu, beber dia, ADPPI meminta dalam draft RUU Cipta Kerja di bidang panasbumi, pihak pemerintah pusat mempertegas pendelegasian pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung kepada pemerintah daerah, baik penyelenggaraan perijinan, maupun pembinaan dan pengawasan.

“Dan dalam hal pemanfaatan tidak langsung, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan, dan mempertegas kebijakan skema tarif serta memotong rantai panjang dan berbelit-belit dalam energy sales contract (ESC),” ia mengungkapkan.

Ditambahkannya, khusus perijinan panas bumi dari draf yang ada, tidak memberikan solusi apapun terhadap permasalahan pengusahaan panasbumi untuk pemanfaatan tidak langsung (PLTP) karena tetap tidak memberikan kepastian pada skema tarif liatrik dan memotong rantai panjang kontrak penjualan energi.

“Dan dalam hal pemanfaatan langsung, malah mensentralisasi perijinan, yang semula diselenggarakan oleh pemeringah daerah dan hal ini bertentangan dengan asas RUU Omnibuslaw Cipta Kerja sendiri yang bermaksud memberikan kemudahan ijin usaha dan kepastian hukum,” tandas Hasan mengakhiri.

(Sofyan Hadi)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.