Advokat Denny Kailimang Meminta Jampidsus Menuntaskan Korupsi di Minut

Jakarta, sketsindonews – Dugaan mempetieskan kasus penanganan perkara kasus korupsi proyek pemecah ombak di Desa Likupang Minahasa Utara yang ditengarai merugikan negara senilai Rp 8,8 miliar oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

Menuai sorotan dari kalangan praktisi hukum. Salah satunya dari advokat senior Denny Kailimang.

Menurut Denny, seharusnya Kejati Sulut segera menindaklanjuti fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hakim. “Jangan didiamkan selama bertahun-tahun,” ujarnya saat dihubungi sketsindonews.com Rabu, (15/01/20) malam.

Sebab kata Denny, sebagai komandan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Agung, Jampidsus Adi Toegarisman harus segera memanggil Kejati Manado ke Jakarta untuk menggelar perkara di Gedung Bundar markas para jaksa tipikor. Agar penanganan kasus korupsi bisa segera mendapat kepastian hukum.

Ia pun berharap dengan terpilihnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan dan citra kejaksaan. “Saya berharap dengan jaksa agung baru dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan dan citra kejaksaan,” pungkas Denny.

Dalam salinan dokumen yang diterima sketsindonews.com, Kajati Sulut Andi Muhammad Iqbal Arief mengirimkan surat bernomor B.1615/P.I/Fd 1/12/2019 tentang hasil rapat koordinasi penanganan perkara tipikor pada 18 Desember 2019.

Surat resmi tersebut ditujukan kepada pemimpin Jampidsus Adi Toegarisman dan tembusan Jaksa Agung RI, Ses Jampidsus serta Direktur Penyidikan pada Jampidsus.

Dalam surat katabelece itu, pihak Kejati Sulut meminta agar Kejaksaan Agung menyetujui penetapan tersangka terhadap: Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, mantan Kapolresta Manado Rio Permana, Stevenson J Koloay selaku plt Kadis PU Kabupaten Minahasa Utara, Alex Panambunan adik dari Bupati Minut dan Kombes Pol Rio Permana Mandagi mantan Kapolrestabes Manado yang saat ini bertugas di Sespim Polri Lembang Jawa Barat, sebagai tersangka.

Sementara itu Ketua LSM Minut Conection Noldy Johan Awuy, Selasa 14 Januari 2020 mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kepada Menkopolhukam Mahfud MD dan Presiden Jokowi melalui Sekretariat Negara mengenai tidak dilaksanakannya putusan PN Manado oleh pihak tergugat I dan II. 

“Kita  juga sudah mendatangi  Kejagung untuk mempertanyakannya. Dalam kasus korupsi proyek pemecah ombak di Desa Likupang hanya menjadikan orang kecil yang tidak menikmati uang sebagai tersangka. Sementara Bupati Minut yang menerima aliran dana hasil korupsi lebih banyak, tidak dijadikan sebagai tersangka. Bahkan Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan selama 15 kali pemanggilan termasuk pemanggilan patut dan paksa tidak datang untuk bersaksi. Kita hanya berharap pihak Kejaksaan melakukan putusan PN Manado tersebut,” kata Noldy Johan Awuy menggakhiri pembicaraannya.

(Sofyan Hadi)