Advokat OC Kaligis Gugat Bareskrim dan Kapolda Metro Jaya

Jakarta, sketsindonews- Meski raga berada di dalam jeruji. Namun pemikiran tetap bebas menyuarakan adanya diskriminasi penegakan hukum.

Sikap itu dilakukan oleh Otto Cornelius Kaligis, terkait penanganan kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana yang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dia menggugat Bareskrim dan Kapolda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya menggugat Bareskrim Polri cq Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sebagai tergugat I dan Kapolda Metro Jaya cq Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai tergugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penanganan kasus yang menjerat Denny Indrayana yang tak kunjung ada kejelasan hingga saat ini,” ungkap OC Kaligis kepada wartawan dalam keterangan pers nya di Jakarta, belum lama ini.

OC Kaligis menerangkan, gugatan perbuatan melawan hukum dengan No: 804/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 24 September 2019 ini, telah diagendakan persidangannya pada 18 Oktober 2019.

“Meski saya sekarang warga binaan Lapas Sukamiskin akibat korban target KPK, namun tidak kehilangan hak untuk turut serta memperjuangkan hukum, karena seorang yang dicap sebagai narapidana, tetap dapat turut serta menegakkan kebenaran melalui pengadilan,” ujarnya.

OC Kaligis menegaskan, inti dari gugatan tersebut dirinya meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan pihak tergugat untuk melanjutkan proses hukum perkara yang menjerat Denny Idrayana.

Dalam gugatannya, ia mengaku heran dan mempertanyakan sikap para tergugat yang menangani perkara dugaan korupsi payment Gateway di Kemenkumham tahun anggaran 2014 dengan tersangka Denny Indrayana.

“Berdasarkan Laporan Polisi No: LP/226/II/2015/Bareskrim, tertanggal 24 Februari 2015, pada 24 Maret 2015, Tergugat I secara lantang mengumumkan kepada publik status tersangka Denny Indriana. Namun melalui Surat No. B/3808/VI/RES/3.2/2018/Bareskrim tertanggal 22 Juni 2018, tanpa alasan yang jelas, Tergugat I, melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Tergugat II yang sampai saat ini tidak melanjutkan pemeriksaan,” ungkapnya.

Menurut OC Kaligis, pelimpahan berkas perkara dari tergugat I ke tergugat II menimbulkan tanda tanya besar. Sebab penyidikan yang dilakukan Tergugat I sudah sampai pada tahap pengiriman berkas kepada Kejaksaan Agung.

“Apakah Tergugat I takut terhadap Denny Indrayana yang merupakan mantan Wakil Menkumham dan pegiat anti korupsi,?” tanyanya.

Para tergugat, lanjutnya, dalam melakukan tugasnya incasu tugas penyidikan, wajib mengikuti Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan para tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik harus mematuhi ketentuan Peraturan Kapolri tersebut.

“Sebagian masyarakat umum sudah mengenal siapa Denny Indrayana yang dikenal sebagai pegiat anti korupsi yang sangat bernafsu untuk menuntut para koruptor. Apalagi saat menjabat sebagai Wakil Menkumham, dia sangat gigih melawan korupsi, pegiat anti korupsi yang sangat getol menuntut para koruptor dan juga sebagai penggagas terbitnya Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, namun semua itu ternyata hanya kedok karena status Denny Indrayana saat ini adalah sebagai tersangka dalam berkas perkara yang saat ini diperiksa Tergugat II,” beber pria kelahiran Makassar yang juga dikenal sebagai Akademisi ini.  

Sofyan Hadi



























Show quoted text