Home / Berita / Kasus Nonjob di Kemendes, Ahli Dari Kemenkumham Hadir Sebagai Saksi

Kasus Nonjob di Kemendes, Ahli Dari Kemenkumham Hadir Sebagai Saksi

Jakarta, sketsindonews – Sidang perlawanan antara Hanibal Hamidi melawan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (16/1).

Sidang dengan No. 242/plw/2017/PTUN-Jakarta, yang dipimpin oleh Hakim Ketua Nelvy Christin, S.H., M.H. digelar dengan menghadirkan saksi ahli dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diwakili oleh Sub. Dit Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Roberia.

Dalam hal ini, saksi ahli diberi wewenang untuk menjelaskan terkait Pasal 129 Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.

Lalu, Sengketa pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai; Upaya administratif yang bisa dilakukan seorang pegawai terdiri dari keberatan dan banding administratif; Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; Banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN; Mekanisme lebih lanjut upaya administratif menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah.

Dalam persidangan tersebut, Hanibal yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD), Pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa PDTT merasa bahwa surat keberatannya atas SK Pemberhentiannya telah sesuai, karena dalam persidangan sebelumnya keberatan Hanibal yang ditujukan kepada Menteri Desa PDTT salah alamat, serta harus ditujukan kepada Presiden sebagai atasan yang memberikan hukuman.

“Telah terbantahkan langsung oleh kesaksian ahli yang telah di datangkan oleh Kemendes,” ucapnya saat ditemui usai persidangan. Hal tersebut mengacu pada jawaban saksi ahli yang menjelaskan bahwa yang dimaksud atasan langsung pada pasal 129 UU ASN tersebut adalah satu tingkat diatas pejabat terkait.

“Artinya saya dan yang berwenang menghukum tentunya adalah Dirjen atau plt Dirjen atau sekjen dilevel yang sama sebagai Pejabat Yang Berwenang (PYB),” jelasnya.

Hanibal kembali menjelaskan bahwa dalam pasal 129 dikatakan bahwa surat keberatan ditujukan terhadap atasan yang berwenang menghukum.

“Berarti atasan dari Dirjen, Plt Dirjen atau Sekjen itu adalah berarti Menteri. Surat keberatan kami tersebut telah memenuhi, yaitu di tujukan kepada Menteri,” pungkasnya.

(Eky)

Check Also

Anang Serukan Elit Cooling Down Saat Asian Games

Jakarta, sketsindonews – Asian Games yang bakal digelar pada 18 Agustus 2018 di Jakarta dan …

Watch Dragon ball super