Jakarta, sketsindonews – Sebuah catatan akhir tahun Pemprov DKI Jakarta dalam kacamata publik terkait penataan kawasan Tanah Abang 2017 menjadikan sebuah kebijakan kontrovetsial terhadap konsep rekayasa jalan entah apa itu namanya atau di hubungkan dengan program OK OC sehingga munculnya pro kontra yang taidak logik secara hukum.
Redaksi sketsindonews.com mencatat sejumlah pernyataan yang masuk kemeja redaksi dalam menyikapi kebijakan yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies – Sandi sebuah polarisasi keberpihakan yang disenangkan dalam kacamata ekonomi sosial tapi tetap saja tidak manusiawi (humanis) terhadap kebijakan yang dilakukan karena kembali pada “tempo doeloe tapi jaman now” pedagang diajarkan pada sebuah pelanggaran yang melanggar aturan, ujar beberapa kata pengamat. (1/01/18)
Bahkan ini sebuah kemunduran akhir tahun yang di lakukan Anies – Sandi terhadap kawasan Tanah Abang yang sudah baik, hampir dekade 15 tahun Tanah Abang hilang dari kelam prostitusi, premanisme, bahkan kekumuhan sepanjang jalan walau tak dipungkiri kemacetan kerap muncul, tapi Tanah Abang tetap bersahaja oleh aturan yang dilakukan seluruh institusi dalam menyelamatkan muka Tanah Abang sebagai paru paru Jakarta di mata dunia.
Kini terlihat masyarakat begitu tak puas oleh penataan yang katanya model perdagangan seperti Istambul – Turkey tapi kita bisa melihat dari atas “fley over” hanya tenda – tenda model kerucut, apakah yang seperti itu model penataan Istambul, ujar Yudi warga Tanah Abang, apa yang seperti di katakan Wagub Sandiaga Uno.
“Sisi lain rumah kami ditutup oleh akses yang ada melalui panjangnya PKL seperti rel kereta api atau ular naga berjejer penuh warna tenda dengan kehiruk pikukakan sepanjang hari.”
