Home / Artikel / Aksi Demo Tolak Reuni 212 di Monas, Memimta Gubernur Anies Cabut Ijin

Aksi Demo Tolak Reuni 212 di Monas, Memimta Gubernur Anies Cabut Ijin

Jakarta, sketsindonews – Aksi Massa tolak reuni 212 yang rencananya akan di gelar di Monas pada tanggal 2 Desember 2018 oleh massa Gerakan Jaga Indonesia dilakukan di Balaikota Jakarta, dan meminta Gubernur Anies Baswedan mencabut izin penyelenggaraan reuni 212 di Monas. (29/11).

Para aksi demo terlihat membawa slogan dan berorasi di Balaikota DKI meminta pak Gubetnur DKI Anies bisa membatalkan reuni 212

Dalam aksi itu Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta, M Rico Sinaga, memerintahkan jajarannya dari tingkat provinsi hingga kelurahan agar memantau kondisi Ibukota menjelang dan saat gelaran Reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12), pungkasnya.

“Mereka saya kerahkan agar jika ada potensi gangguan terhadap pelaksanaan Reuni 212, dapat dideteksi dan dicegah secara dini,”

Dalam menjalankan tugasnya, anggota FKDM yang berjumlah sekitar 3.870 orang itu diminta berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak- pihak terkait lainnya, termasuk petugas di Kecamatan dan Kelurahan.

Rico mengkritik aksi massa yang menamakan diri Jangan Ganggu Indonesiaku (Jaga Indonesia) hari ini di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, yang menuntut Gubernur Anies Baswedan agar mencabut izin yang diberikan untuk penyelenggaraan Reuni 212 di Monas.

Menurut dia, tuntutan itu salah alamat karena izin dikeluarkan oleh UPT Monas, sementara Gubernur hanya menyetujui. Sementara ijin keramaian itu ada pada Polda Metro Jaya dalam menjaga keamanan yang ada, apakah ijin keramian itu boleh atau tidak.

“Ketika saya menjadi penasehat penyelenggaraan Paskah di Monas yang dipimpin Pendeta Gilbert pada April 2018 lalu, kami mengajukan izin penggunaan Monas melalui UPT Monas. Ada sejumlah persyaratan yang haris dipenuhi jika ingin membuat acara di situ. Setelah semua persyaratan dipenuhi, dan kepala UPT menerbitkan izinnya dan kemudian disampaikan kepada Gubernur untuk disetujui,”  katanya.

Aktivis senior ini mengaku heran pada tuntutan Jaga Indonesia, karena menurutnya, jika kepala UPT Monas telah menerbitkan izin untuk Reuni 212, itu berarti semua persyaratan telah dipenuhi.

“Lagipula Monas merupakan ruang publik dan siapa pun atau organisasi mana pun boleh membuat acara di situ selama dapat memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan,” katanya.

Aksi Jaga Indonesia diikuti puluhan orang. Dalam salah satu spanduk yang mereka gelar, para peserta aksi yang merupakan pendukung pemerintahan Jokowi itu menyatakan bahwa mereka menolak khilafah, menolak HTI dsn menolak Reuni 212.

Sementara Ketua Forum Garda Perawat Kebangsaan Andrew Paremgkuan menyatakan, aksi itu boleh saja Gubernur DKI Anies Baswedan dan UPT Monas mebetikan ijin, tapi mengenai terjadinya jaminan keamanan dan keramaian itu menjadi kewenangan pihak aparat.

Apalagi nantinya dalam reuni mumculnya orasi hujatan kebencian ini yang di kuatirkan bisa menimbulkan polemik dalam kondisi politik serta suasana pemilu yang mulai memanas, ucapnya.

Banyak faktor yang nantinya bisa timbulkan gesekan jika reuni itu lebih banyak pada keoentingan interes politik Jakarta menjadi tidak kondusif jelang pemilu 2019.

Ini kan kemasan ujungnya nanti dukungan pada salah satu calon pada pertemuan akbar di Monas. Sepertinya pihak aparat untuk mengantisipasi dalam menjaga nilai – nilai persatuan dan kesatuan, apalagi di kuatirkan adanya penyusupan terselubung yang bisa saja bisa terjadi.

Siapa yang menjamin selain kegiatan itu lebih banyak pada nilai politis yang tinggi selain faktor keamanan Jakarta lebih penting dari maksud tujuan terselengaranya reuni akbar 212.

repotter : nanorame

 

Check Also

Presiden Jokowi Pemerintah Sudah Buka Jalan Pembebasan Ust Abu Bakar Basyir

Jakarta, sketsindonews – Rencana pembebasan Ustaz Abu Bakar basyir yang kini di penjara selama 15 …

Watch Dragon ball super