Home / Artikel / Alasan TKD Tak Bisa Untuk Perekatan Wilayah, Itu Hasil Kinerja

Alasan TKD Tak Bisa Untuk Perekatan Wilayah, Itu Hasil Kinerja

Jakarta, sketsindonews – Tunjangan Kerja Daerah (TKD) dalam pemikiran para pamong wilayah menjadi income pribadi bagi pamong dalam hasil kerjanya yang sudah dilakukan.

Sementara kaitan dengan dana lain dalam pembinaan wilayah “relationship” bagi pamong wilayah tak bisa lagi dikeluarkan, karena merupakan hasil kerja yang selama ini menjadi income, ujar salah satu pamong.

“Itu sudah masuk ranah kami, jadi sulit untuk kami kutik. Kami tak mungkin juga pendanaan itu kita pergunakan hal yang tidak prinsip.”

Yah kalo bisa dana taktis digelontorkan, walaupun penggunaannya harus yang sifatnya urgensi misalnya seperti, hajatan atau kondangan ke warga, dulu pernah di gaungkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, tukasnya.

“Sekarang ini memang serba sulit, tidak ada lagi yang bisa diambil. Contohnya pelayanan dokumen seluruhnya sudah di gratiskan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” kata seorang Camat di Jakarta Pusat.

Ia pun mengakui, zaman era sekarang dengan dulu sangatlah berbeda. Artinya boleh dikatakan pesta nya sudah usai dari masukan yang ada, TKD itu identik dengan isteri dan keluarga, ujar Lurah yang ditemui sketsindonews.com

Meski begitu, peningkatan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DKI Jakarta cukup besar dari Tunjangan Kepegawaian Daerah (TKD) yang diterina pegawai dibandingkan sebelumnya.

“Kegiatan blusukan maupun seremonial ke wilayah, memang membutuhkan dana operasional misalnya seperti ngajak ngopi bareng bersama warga atau lainnya, merupakan sebagai bentuk pendekatan untuk mendapatkan masukan atau saran melalui informasi di wilayah,”.

Menyikapi hal ini Pengamat Perkotaan Amir Hamzah di Balaikota menurutnya, TKD itu jadikan BOP saja, sehingga pembinaan bisa berjalan dalam perekatan sosial bagi pamong. (3/6)

Sehingga sudah tak ada alasan TKD menjadi income, sehingga berlaku bagi pamong dalam penguatan dirinya di wilayah.

Sambung Amir, atau nantinya Gubernur baru terpilih nantinya bisa memberikan dana taktis kisaran bisa mencapai 5 juta sebagai upaya penyelenggaraan membangun simpul warga, walaupun in harus ada pergub atau pengawasan sebagai pengendali pertanggungan jawab, tutup Amir.

reporter : nanorame

Check Also

Harkitnas Ke-110, Indonesia Menuju Era Ke-Emasan

Malang, sketsindonews – Bertempat di Stadion Dirgantara Lanud Abd Saleh dilaksanakan upacara bendera dalam rangka …

Watch Dragon ball super