Home / Artikel / Amarta : Anies di Gembosi

Amarta : Anies di Gembosi

Jakarta, sketsindonews – Batalnya pelantikan pamong pejabat DKI Jakarta dipastikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengetahui secara detail siapa yang mau di lantik terkait mutasi, promosi dan demosi beberapa waktu yang lalu.

Petistiwa itu pernah terjadi saat kepimpinan Gubernur sebelumnya Ahok , kasus ini hampir mirip dengan petistiwa gagalnya pelantikan dan dibatalkan oleh Gubernur Ahok saat itu, ujar Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta M.Rico Sinaga, di kantornya Jalan Jenderal Soeprapto Jakarta Pusat. (21/2)

kenapa ini terjadi karena opini publik sudah mengetahui bahwa rotasi mutasi dan promosi tidak dalam mekamisme yang diselenggatakan oleh pansel dengan munculnya kritik opini oleh pemerhati, LSM terus bergulir.

Publik menjadi bertanya terjadinya pembatalan, ucap Rico.

Menurut Rico ada 3 hal dalam kasus ini untuk di cermati, pertama yang paling bertanggung jawab untuk kita persalahkan dalam.pembatalan ini pihak Badan Kepegawaian DKI Chaidir , Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah dan Asisten Pemerintahan Reswan, pungkasnya.

“Ketidak tahuan Gubernur Anies menjadikan bobroknya pemda DKI sekarang ini dimana koordinasi dalam laporan tersampaikan itupun karena pesan yang di sampaikan peran LSM dan praktisi telah membuat opini, bahwa proses pansel dianggapnya tidak becus”

Sehingga Anies memutuskan untuk membatalkan proses pelantikan saat itu.

Anies harus cuci gudang bagi pejabat dengan maksud adanya berseliweran para tim pansel sehingga membuat tak berdayanya posisi stratagis Sekda Provinsi bisa hingga terkesam di intervensi oleh seorang Reswan Asisten Pemerintahan.

Kekacauan ini menambah ketidak jelasan kerja panitia seleksi dipertanyakan demga hasil rotasi dan kepangkatan seorang untuk duduk menjadi pejabat tanpa hasil jenjang karir seorang birokrat.

Sambung Rico, secara penilaian pansel kan itu unsur yang dibentuk seperti lembaga dengan unsur personil eksternal dengan adanya Ketua Pansel (Sekda) serta unsur anggota Pansel ditambah pembentukan pansel itu tidak ada di Ortala.(Organisasi dan Tata Laksana) Pemda DKI tidak seperti baperjaket dengan mrngutamakan mekanisme kelangkatan dan penilaian seorang pejabat sesuai jenjang karir sesungguhnya.

Fungsi baperjakat semua dalam mengatur penilaian karir pamong itu secata bertingkat, seperti penilain seorang lurah Camat itu punya kewenangan, begitu pula penilaian. Camat maka tingkat Walikota punya kewenangan dalam memilih posisi seorang Camat, jelas Rico

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan, penundaan pelantikan itu makin memperlihatkan bahwa dipimpin Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, proses mutasi, rotasi, promosi dan demosi di lingkungan Pemprov DKI makin amburadul. 

Apalagi sebelumnya muncul dugaan intervensi dan politik uang dalam proses seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi (Pansel).

nanorame

Check Also

Lurah Kwitang ; Menata Kampung Tematik Religi dan Penghijauan Pemukiman

Jakarta, sketsindonews – RTH Jalan Kramat II Kelurahan Kwitang Senen Jakarta Pusat meliputi RW 08, …

Watch Dragon ball super