Jakarta, sketsindonews Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan kembali di kritisi para altivis karena dinilai gagal menghasilkan pejabat yang kapabel di hampir seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) DKI pada 2018 mencapai Rp 14,31triliun, naik Rp 2 triliun lebih dari Silpa 2017 yang sebesar Rp12,17 triliun.
Aktivis M Rico Sinaga dari Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) telah berulang kali mengingatkan Gunernur DKI bahwa Anies sebaiknya cuci gudang, karena pejabat di lingkungan Pemprov DKI semuanya pejabat yang diangkat oleh Gubernur Jokowi, Gubernur Ahok dan Djarot saat dia dilantik menjadi Gubernur pada Oktober 2017, tapi tidak didengar,” sesal Rico.(30/11)
Untuk diketahui, pada periode 2012-2017 atau saat jabatan gubernur Jakarta diemban Jokowi, Ahok dan Djarot, banyak kasus terjadi yang mengindikasikan ada masalah dengan rekrutmen yang dilakukan karena meski mutasi dan rotasi didengung-dengungkan menggunakan sistem lelang jabatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun hal itu diduga hanya kedok belaka.
Pasalnya, dari data yang pernah didapat Amarta, banyak pejabat yang sesungguhnya layak diberdayakan karena punya pengalaman, skill dan integritas, justru dijadikan staf, sementara pejabat yang tidak punya pengalaman, tidak lulus tes, bahkan yang pangkat dan golongannya belum cukup untuk menduduki jabatan tertentu, tetap dilantik.
Tak hanya itu, ada juga pejabat non teknis yang ditempatkan pada jabatan teknis. Contohnya camat yang diangkat menjadi Kepala Dinas, itu kan aneh namnya.
Kasus-kasus yang muncul pada rentang 2012-2017 di antaranya pembelian bus Tranjakarta yang sudah berkarat dari China; pembelian uninterruptible power supply (UPS) yang sarat korupsi; pembelian lahan RS Sumber Waras dan lahan milik Dinas Kelautan di Cengkareng, Jakarta Barat, yang juga beraroma korupsi; dan pembangunan Puskesmas yang diduga sarat KKN.
