Home / Artikel / Amarta Kritisi Gubernur Anies Gagal Lakukan Cuci Gudang Rotasi Mutasi Pejabat

Amarta Kritisi Gubernur Anies Gagal Lakukan Cuci Gudang Rotasi Mutasi Pejabat

Jakarta, sketsindonews Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan kembali di kritisi para altivis karena dinilai gagal menghasilkan pejabat yang kapabel di hampir seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) DKI pada 2018 mencapai Rp 14,31triliun, naik Rp 2 triliun lebih dari Silpa 2017 yang sebesar Rp12,17 triliun.

Aktivis M Rico Sinaga dari Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) telah berulang kali mengingatkan Gunernur DKI bahwa Anies sebaiknya cuci gudang, karena pejabat di lingkungan Pemprov DKI semuanya pejabat yang diangkat oleh Gubernur Jokowi, Gubernur Ahok dan Djarot saat dia dilantik menjadi Gubernur pada Oktober 2017, tapi tidak didengar,” sesal Rico.(30/11)

Untuk diketahui, pada periode 2012-2017 atau saat jabatan gubernur Jakarta diemban Jokowi, Ahok dan Djarot, banyak kasus terjadi yang mengindikasikan ada masalah dengan rekrutmen yang dilakukan karena meski mutasi dan rotasi didengung-dengungkan menggunakan sistem lelang jabatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun hal itu diduga hanya kedok belaka.

Pasalnya, dari data yang pernah didapat Amarta, banyak pejabat yang sesungguhnya layak diberdayakan karena punya pengalaman, skill dan integritas, justru dijadikan staf, sementara pejabat yang tidak punya pengalaman, tidak lulus tes, bahkan yang pangkat dan golongannya belum cukup untuk menduduki jabatan tertentu, tetap dilantik.

Tak hanya itu, ada juga pejabat non teknis yang ditempatkan pada jabatan teknis. Contohnya camat yang diangkat menjadi Kepala Dinas, itu kan aneh namnya.

Kasus-kasus yang muncul pada rentang 2012-2017 di antaranya pembelian bus Tranjakarta yang sudah berkarat dari China; pembelian uninterruptible power supply (UPS) yang sarat korupsi; pembelian lahan RS Sumber Waras dan lahan milik Dinas Kelautan di Cengkareng, Jakarta Barat, yang juga beraroma korupsi; dan pembangunan Puskesmas yang diduga sarat KKN.

Tak hanya itu, di penghujung jabatannya pada 2017, Djarot membuat pengusaha reklame meradang karena menerbitkan Pergub Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame yang menghapus reklame konvensional dari Kawasan Kendali Ketat; dan menerbitkan Pergub Nomor 1323 Tahun 2017 tentang Pembebasan Lahan Jalan MHT di Kampung Baru RT 11, RT 16 dan RW 07 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Pada 21 November 2018 lalu warga yang terdampak Pergub ini mendemo Balaikota DKI, menuntut Anies agar mencabut Pergub itu.

Rico mengaku, ia bukannya anti pada orang-orang yang diangkat Jokowi, Ahok, dan Djarot, namun fakta membuktikan di era ketiga gubernur itu pengelolaan Jakarta buruk yang juga terindikasi dari hasil audit BPK atas laporan keuangan DKI pada 2013 yang mendapat penilaian disclaimer, dan WDP (wajar dengan pengecualian) untuk laporan keuangan tahun anggaran 2014-2016.

“Saya hanya ingin Jakarta dapat dikelola dengan baik, karena Jakarta adalah Ibukota NKRI, dan meruoakan jendela bagi dunia internasional untuk melihat bagaimana Indonesia sebenarnya,” kata dia.

Rico juga melihat, kegagalan mutasi, rotasi dan promosi Anies terindikasi dari tingginya angka Penanaman Modal Daerah (PMD) yang tidak terserap yang disuntikkan Pemprov DKI kepada BUMD-BUMD.

Menurut data, dana PMD yang mengendap tersebut mencapai Rp4,4 triliun dengan rician sebagai berikut:

1. PT MRT Jakarta Rp 494.371.716.585
2. PT Jakarta Tourisindo Rp 6.593.464.820
3. PT Transportasi Jakarta Rp 177.455.768.299
4. PT Food Stasion Cipinang Rp 26.787.751.090
5. PT Jakpro Rp 2.554.515.557.394
6. PD Dharma Jaya Rp 118.842.182.473
7. PD Pal Jaya Rp 288.597.202.518
8. PT Pasar Jaya Rp 398 238.339.413
9. PD PAM Jaya Rp 305.677.335.146
10. PD Pembangunan Sarana Jaya Rp 66.783.187.432

“Jadi, kalau Anies mengklaim bahwa pejabat-pejabat yang telah dia lantik untuk menduduki jabatan tertentu merupakan orang-orang yang tepat dan kapabel, saya raya klaim itu perlu dikoreksi, karena dari begitu banyak pejabat yang telah dilantik, tak sedikit yang hanya digeser-geser dari posisi semula,” katanya.

Ketua Amarta ini juga mengkritisi pernyataan Sekda Saefullah bahwa tingginya Silpa akibat lelang proyek di SKPD-SKPD terlambat.

Menurut dia, program/proyek yang tercantum dalam APBD merupakan hasil Musrembang dari tingkat kelurahan hingga provinsi.

Jadi, kata dia, SKPD seharusnya sudah sadar dan paham sejak awal apa yang akan mereka kerjakan, sehingga ketika APBD disahkan, mereka telah langsung aktif untuk melakukan apa-apa yang diperlukan untuk merealisasikan program dan proyek tersebut.

reporter : nanorame

 

Check Also

Kader JKN Pelajari Soal Selisih Biaya

Jakarta, sketsindonews – Kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan mitra BPJS Kesehatan untuk berhubungan langsung …

Watch Dragon ball super