Home / Artikel / Amir Hamzah : Ditunggu Aksi Gubernur DKI Anies Menegakan Aturan Perda

Amir Hamzah : Ditunggu Aksi Gubernur DKI Anies Menegakan Aturan Perda

Jakarta, sketsindonews – Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menegakkan peraturan tanpa pandang bulu.

“Itu langkah yang baik untuk Anies memperbaiki pelanggaran-pelanggaran di masa lalu yang menjadi “penyakit kronis” bagi Jakarta saat ini,” katanya saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Selasa (13/3)

Ia menegaskan, pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi di Ibukota memang sangat luar biasa, dan meski betapa pun kuat pihak eksternal untuk “bermain di Jakarta” dengan menabrak berbagai aturan, pelanggaran itu takkan terjadi kalau tak ada pejabat di internal Pemprov DKI yang sengaja memberi peluang, mungkin dengan imbalan suap atau gratifikasi, dan lainnya.

“Karena itu, selain menindak perusahaan dan pihak swasta yang terbukti melakukan pelanggaran, Anies juga harus meneliti pejabat-pejabat yang justru menjadi otak di balik pelanggaran itu”.

Tanpa menindak mereka secara tegas, pelanggaran akan tetap marak terjadi. Bahkan hingga masa bakti Anies sebagai gubernur Jakarta selesai di 2022,” tegasnya.

Ia mencontohkan penerbitan izin pasar modern seperti  pasar swalayan, minimarket dan supermarket oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, antara lain Biro Perekomomian, tandas Amir.

Perda DKI No 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta tegas menyatakan bahwa pasar modern harus minimal berjarak 500 meter dari pasar tradisional, dan tak boleh berada di pemukiman penduduk, namun nyatanya tak sedikit pasar modern yang berada sangat dekat dengan pasar tradisional dan merambah hingga perkampungan penduduk.

Akibatnya, pedagang kecil kalah bersaing dan tak sedikit yang bangkrut karena pasal 9 Perda No 2 yang mengatur bahwa barang di pasar modern tidak boleh lebih murah dari harga barang di pasar tradisional maupun warung, juga tidak dipatuhi.

“Ini juga terjadi karena pengawasan internal di lingkungan Pemprov DKI oleh Inspektorat, sangat lemah,” tegas Amir.

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) yang telah puluhan tahun malang melintang serta mengawasi kebijakan publik di Jakarta ini memberikan contoh lain, yakni pembangunan kembali kantor Dinas Teknis DKI di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, yang kini menjadi Mall Pelayanan Publik.

Gedung yang penggunaannya diresmikan pada September 2017 dan akan menjadi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) itu diduga bermasalah karena selain belum diserahkan ke Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), juga gedung yang seharusnya dibangun menjadi 16 lantai, tetap dibuat 14 lantai seperti saat masih menjadi kantor Dinas Teknis.

Amir juga mempermasalahkan banyaknya reklame tak berizin dan yang keberadaannya tak sesuai ketentuan Pergub No 148 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame yang diduga merupakan hasil kolusi oknum di  SKPD terkait, termasuk PTSP.

“Pelanggaran-pelanggaran seperti inilah yang ikut menjadi penyebab tak terpenuhinya pencapaian target retribusi dan pajak,” karena banyak kemplang pajak, imbuhnya.

Aktivis senior ini juga menyoroti sektor yang ikut menjadi salah satu penyakit kronis di Jakarta, yakni penanganan sampah, karena sektor ini pun diduga sarat kolusi.

Ia menjelaskan, pada 2016 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjalin kerjasama dalam bentuk join operation dengan PT Godang Tua dan Noel untuk mengolah  sampah warga Jakarta yang dibuang di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi.

Lalu, pada Desember 2017, Pemprov DKI dan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) meneken Memorandum Of Understanding (MoU) Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan.

Dalam kerja sama ini salah satu yang dikerjakan adalah pilot project pembangunan  Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPST Bantar Gebang.

“Untuk melaksanakan proyek ini, DLH menugaskan PT Noel, tapi lahan yang digunakan, yang mencapai 10 hektare, adalah lahan milik PT Godang Tua”.

Bila penggunaan lahan itu dipermasalahkan, proyek dengan BPPT itu tidak selesai dan bisa menghambat kerjasama Pemprov DKI dengan BPPT,” tegas Amir.

Pengamat yang sangat paham permasalahan Jakarta ini pun mengingatkan Anies untuk tegas terhadap para oknum yang membuka peluang terjadinya pelanggaran persoalan yang segudang di Ibukota.

April nanti Anies berencana mulai merotasi pejabat. Maka, mulai sekarang dia sudah harus mulai menganalisa dan melakukan pemetaan agar pejabat yang gemar membuka peluang terjadinya pelanggaran, untuk tidak mendapat layak peluang menjadi pejabat strategis,” katanya.

Ia juga mengingatkan moto Anies dan Wagub Sandiaga Uno untuk memajukan Jakarta dan membahagiakan warganya, ini sebuah motto pro rakyat jangan dibalik menjadi warga tak tersenyum.

“Jika pejabat yang dipilih bermental koruptif dan doyan suap, saya tak yakin visi dan misi Anies itu bisa terealisasi,” pungkasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, sejak Senin (12/3) hingga 21 Maret 2018 mendatang, Pemprov DKI Jakarta menargetkan untuk merazia 80 gedung tinggi di sepanjang Jalan MH Thamrin-Sudirman.

Tiga hal yang menjadi fokus pemeriksaan selama razia adalah pemanfaatan sumur resapan, pengolahan limbah dan penggunaan air tanah yang banyak dilanggar oleh gedung bertingkat dan apartement.

Anies mengatakan, ia ingin semua menaati semua aturan, karena penegakkan aturan bukan hanya akan ia lakukan kepada masyarakat kecil dan lemah, tapi juga kepada yang kuat dan besar sehingga kata kata Gubernur benar adanya bukan sebaliknya.

reporter : nanorame

 

Check Also

Anggota Dewan Kota Bukan Ngomong Infrastruktur Tapi Bagaimana Mendorong Kesejahteraan Warganya

Jakarta, sketsindonews – Calon Dewan Kota di seluruh wilayah DKI akan mengikuti seleksi tingkat Kota, …

Watch Dragon ball super