Home / Apa Kata Mereka / Amir Hamzah : Tim TGUPP Harus Minta Penjelasan Kepala UPT Parkir Terkait Remunerisasi

Amir Hamzah : Tim TGUPP Harus Minta Penjelasan Kepala UPT Parkir Terkait Remunerisasi

Jakarta, sketsindonews – Terkait nilai 172 juta kelebihan remurnisasi di UPT Parkir Pemprov DKi Jakarta tahun 2015 – 2016 dalam pengakuan sudah dikembalikan ke Kas Negara sebaiknya ada bukti setoran sesui dengan temuan audit BPK, dan itu harus di tunjukan pada Gubernur DKI Anies, ujar Amir Hamzah pengamat Kebijakan Publik saat di temui di DPRD DKI Jakarta.

Akibat tidak dikaji lebih dulu, pengelolaan ini merugi, sehingga total remunerasi 278 pegawai tetap uang penggajian yang dipotong, ditambah akibat kerugian pada pelaksanaan sistem TPE, untuk staf dan kordinator lapangan mencapai Rp2 juta/orang, sementara untuk asisten manajer dan manajer operasional antara Rp 2 juta hingga Rp 6 juta/orang. (31/7)

Ini yang membuat petugas parkir menjadi kecenderungan perahan oleh oknum yang diindikasikan merupakan lingkaran Anies – Sandi memanfaatkan akibat managenent parkir yang amburadul.

Amir Aktivis senior sekaligus Direktur Budgeting Metropolitan Watch (BMW) kembali menegaskan, sebaiknya tim Gubernur (TGUPP) tidak terbatas masalah parkir saja, melainkan menyangkut pendapatan umum parkir ini yang harus tim TGUPP lakukan untuk mengetahui secara detail dalam meminta keterangan pihak UPT Parkir sebelum membuat rekomendasi kepada Gubernur Anies Baswedan.

Kasus parkir yang sekarang ini banyak dalam pengelolaan menguap baik parkir retribusi “on the street” dan pajak parkir yang berada di Mall (parkir on line) yang di lakukan pihak ketiga. Satu contoh terkait jam parkir, apakah ini dalam pengawasan begitu jelas, bisa saja kelebihan 1 menit akhirnya di hitung dalam aturan lewat, apakah ini juga masuk dalam pajak kas daerah.

Artinya kata Amir, berapa banyak konsumen masyarakat pengguna parkir merasa dirugikan dari lemahnya pengawasan di tubuh UPT, jelasnya.

Dari hal tersebut sebaiknya BLUD UPT Parkir di rubah saja dalam struktur organisasinya menjadi Badan Pengelola Parkir yang lebih luas kewenanagannya dengan setara Kepala Biro Eselon II.

Sebaiknya saran Amir, Anies juga harus merivisi kembali Pergub yang ada sebagai payung hukum dalam merubah pelaksanaan pengelolaan parkir sesuai perkembangan jaman, pungkasnya.

reporter : nanorame

Check Also

Bawaslu Harus Cermati Reuni Aksi Persaudaraan 212 Yang Akan di Gelar di Monas

Jakarta, sketsindonews – Alumno 212 akan kembali menggelar aksi yangvrencananya akan menggelar di lapangan Monas …

Watch Dragon ball super