Back

Media Terpercaya

Andre Usul Ahok Dicopot, Aidil Dukung Langkah Berani Ahok

Jakarta, sketsindonews – Ketua Umum Forum Relawan Demokrasi (Foreder), Aidil Fitri sayangkan pernyataan anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade yang meminta Presiden untuk mencopot Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari Komisaris Utama Pertamina.

“Pak Presiden Jokowi yang saya hormati, setelah melihat kerja dan perilaku saudara Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama Pertamina, saya usulkan ke Pak Jokowi dan Pak Menteri Erick Thohir untuk mencopot saudara BTP dari jabatannya, karena menimbulkan kegaduhan dan kinerja yang bersangkutan juga biasa biasa saja.” tulis Andre pada akun twitternya yang dikutip dari Kompas.

Menurut Aidil, pernyataan tersebut hanya membuat gaduh dan menunjukkan bahwa Andre tidak memahami bagaimana seharusnya seorang pemimpin menyelamatkan perusahaan, terlebih ini demi kepentingan negara.

“Masa orang bersih-bersih disuruh copot, ada apa dengan Andre ini, kenapa dia yang risih?,” ujar Aidil, Jumat (18/9/20).

Lebih jauh, Koordinator Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) ini juga mempertanyakan kapasitas Andre meminta Ahok berhenti. “Ini justru menunjukkan bahwa dia (Andre) yang tidak pantas menjadi wakil rakyat, lebih baik dia yang digantikan,” kata Aidil.

“Kayanya banyak kader Gerindra yang lebih kompeten, mending di PAW kan aja dia itu,” tambahnya.

Terakhir, lanjut Aidil bahwa Foreder dan ARJ akan selalu mendukung langkah Ahok yang bisa menjadi contoh bagi Komisaris lain.

“Foreder dan ARJ sangat mendukung langkah berani Ahok yang hendaknya dapat di contoh oleh Komut yang lain di BUMN,” pungkasnya.

Sebelumnya, pernyataan yang tidak jauh berbeda juga muncul dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima yang memperingatkan Andre Rosiade untuk tidak ikut campur urusan internal BUMN.

“Dalam Pasal 91 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN diatur selain organ perusahaan, dilarang ikut campur,” kata Aria Bima di Jakarta pada Rabu (16/9/20) seperti dikutip dari Kompas.

Arya Bima mengingatkan bahwa anggota DPR mempunyai ruang yang terbatas terhadap mitra kerjanya, dalam hal ini Kementerian BUMN.

Sebagai anggota dewan, kata Arya Bima, hal yang bisa dilakukan DPR hanya berwenang pada aspek kinerja terhadap mitra, termasuk Komisi VI kepada Pertamina.

“Kaitan bagaimana mengukur benefit korporasi dan benefit terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDP, itu yang selalu kita tekankan kan di situ,” kata Arya Bima.

(Eky)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.