Jakarta, sketsindonews –  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana melakukan perombakan jajaran PNS di lingkungan Pemprov DKI. Dia berniat membuat tim baru yang berbeda dengan jajaran pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Namun, Anies mengalami kendala terkait aturan UU No.10 Tahun 2016  Tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur,  Walikota dan Bupati dalam tujuan perombakan di lingkungan pemprov DKI Jakarta, kecuali pihaknya membuat surat terlebih dahulu Kemendagri dalam kebutuhan mendesak seperti posisi kosong jabatan, pensiun dan meninggal dunia,  ujar Mendagri Cahyo Kumulo di Jakarta.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi Anies-Sandi saja. Karena UU Nomor 10 tahun 2016 berlaku bagi seluruh kepala daerah.

Dia menjelaskan, selama 6 bulan Anies-Sandi harus bekerja sama dengan SKPD yang disusun oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot  Saiful Hidayat. Setelah 6 bulan maka mereka akan mendapatkan kewenangan penuh.

“Tidak bisa (rombak SKPD), harus dengan ijin tertulis Mendagri dulu dalam 6 bulan jabatannya. Setelah itu, full menjadi kewenangan gubernur,” pungkas Sumarsono.

Sementara informasi yang didapat sketsindonews. com Gubernur Anis – Sandi ingin melakuakn perombakan katanya bukan untuk menyingkirkan pengaruh-pengaruh PNS di masa Ahok.

PNS itu memiliki loyalitas pada atasan, siapa pun atasannya. Jadi jangan suudzon, jangan suudzon,” kata Anies di Balai Kota, beberapa waktu yang lalu.

Anies berniat membentuk tim baru dengan proses seleksi. Perekrutan itu, menurutnya, bukan masalah suka atau tidak suka.

“Kita bangun tim, kita rekrut dengan proses yang kooperatif. Jadi bukan like dan dislike, mari kooperatif,” kata dia.

Anies ingin jajaran PNS di bawahnya kompetitif. Ia akan menilai dari kinerja yang diukur dengan target dan pencapaian.

“Ukurannya adalah kinerja. Targetnya apa, yang tercapai apa. Lalu dibandingkan dan dari situ baru dilihat,” tandasnya.

reporter : nanorame