Home / Artikel / Antara TKD Molor dan Dana Operasional Pamong

Antara TKD Molor dan Dana Operasional Pamong

Jakarta, sketsindonews – Tunjangan Kinerja Daerah (PNS) DKI Jakarta kerap terus molor hingga saat ini tak kunjung tiba, apa pasalnya, ujar PNS DKI dengan rawut jidat kusut.

Dalam pantauan sketsindonews.com kegiatan pamong DKI Jakarta dalam merubah wilayah pelayanan kini terus meningkat ditambah dengan persoalan wilayah yang harus di tuntaskan.(8-03-2017)

“TKD turun sudah pasti itu menjadi dana impas karena bayar utang, celetuk anggota Satpol PP.” Habis gimana lagi pemda DKI selalu molor, tandasnnya.

Menurut sumber, dengan keberadaan TKD kami hanya mengandalkan itu, sementara wilayah dituntut untuk prima dalam menyikapi perkembangan masyarakat yang dinamis, yang pada gilirannya TKD kami juga terkuras oleh kegiatan non formal aktifitas yang tinggi.

“Dengan semua include ada di TKD stigma masyarakat tentunya menuntut, sisi lain kami tak ada dana operasional dalam melakukan improvisasi dan inovasi untuk menggerakan potensi itu.”

Salah satu lurah di Jakarta Pusat mengakuinya, kami ingin mengajak warga dalam peran sertanya tapi kita sudah tak ada peluru, peluru kita cuma ada dianggaran yang sudah baku.

Sementara Inspektorat DKI dalam kacamatanya hanya bersifat kacamata kuda.

Misalnya saja kita menyediakan perbaikan sarana yang tak ada dianggaran sudah pasti asumsinya dana mana tuh anggaran, kok bisa ada, ujarnya.

Itu akhirnya jadi temuan, pokoknya repot deh, paparnnya.

Dipihak lain sebaiknya pemda DKI selain kebijakan TKD juga sudah harus memikirkan bagaimana dana taktis bagi pamong dalam intensitas yang sangat tinggi, artinya ada peluru yang mereka pegang sebagai motor penggerak.

Dulu diakuinya ada dana taktis, tapi akhirnya dana taktis itu banyak juga salah di pergunakan oleh oknum pamong untuk kepentingan pribadi.

Tapi kami sudah berkeyakinan, dengan konsep pelayanan yang menjadi misi Gubernur DKI akan terwujud, seandainya kebijakan dana taktis itu ada dengan format yang harus dipertanggung jawabkan secara tata kelola keuangan.

Jangan dana taktis (Op) hanya milik Gubernur, Sekda dan Walikota tapi seharusnya pamong di wilayah juga sangat diperlukan dalam mengejar perubahan dan interaksi bersama potensi warga, tutup ucapan PNS.

reporter : nanorame

Check Also

Karang Taruna RW 03 Kartini Momentum Sumpah Pemuda Akan Serahkan Peduli Palu

Jakarta, sketsindonews – Hasil pundi amal korban Palu Sulwesi Tengah yang di inisiasi oleh Karang …

Watch Dragon ball super