Back

Media Terpercaya

Apa Alasan PKL Kemayoran Jiung Tak Mempan PSBB, Terus Buka Lapak

Jakarta, sketsindonews – Sekretaris Walikota Jakarta Pusat, Iqbal Akbarudin sempat menyatakan selama pandemi Covid -19 ada aturan penegakan PSBB yang harus disampaikan secara baik terhadap para pelanggar, selain fungsi tim terpadu diwilayah memutus mata rantai sekaligus antisipasi kawasan penyebaran akibat munculnya kerumunan.

“Jelas ini menjadi titik rawan karena tidak ada lokalisir pada titik kerumunan terjadi pembiaran seolah pemerintah DKI tak menghimbau sebagaimana mestinya,” tukas Iqbal.

“Kalo PKL tetap mengotot mengundang publik harus ada pihak instansi termasuk UMKM untuk hadir dalam menjalankan larangan bersama aparat setempat menjalankan aturan PSBB,” tegasnya.

Pantauan sketsindonews.com terlihat para penggiat ekonomi kawasan jalan Bendungan Jiung sepertinya pemerintah tak berdaya melakukan sterilitas, serta alasan kenapa itu juga di bolehkan mereka tanpa aturan tetap menjalankan usaha, apakah memang itu dianggap wajar karena mereka butuh pemasukan ditengah wabah Covid-19.

Sisi lain pasti merugikan semua pihak secara uji klinis bisa membahayakan penularan Covid yang setiap hari DKI Jakarta terus meningkat serta merta merupakan kasus tertinggi kasus Covid – 19 di Indonesia.

Aktivis Lingkungan Joko Sardjono mengatakan, sangat mendukung pemerintah yang punya ketegasan dalam menjalankan tugas pemutusan pandemi dengan PSBB dimana kawasan lain bisa diatup seperti Tanah Abang Sentra bisnis terbesar saja mau ikutin aturan dengan perangkat yang tegas.

“Sebaliknya hanya PKL Jiung Bendungan Jago Kemayoran justru sulit di berikan aturan bukan hanya saat pandemi sebelum pandemi Covid -19 jalan tersebut justru di tutup jalan menjadi pendestrian untuk berdagang,” jelasnya, Selasa (5/5/20).

“Kami juga tak tahu apakah itu dibiarkan atau memang PSBB terkait PKL Jiung ada sebuah ijin saat pandemi boleh lakukan kerumanan skala besar karena pertimbangan sosiologi ekonomi,” ujarnya.

Sementara diketahui dalam aturan PSBB dibolehkan secara resmi hanya pasar tradisional karena itu merupakan kebutuhan pokok dasar masyarakar.

“Tapi kalo pedagang jiung bukan pedagang sayur mayur, tapi kebutuhan barang yang bukan vital selama pandemi menjadi kebutuhan primer masyarakat,” ucap Joko.

Beberapa titik pedagang berkerumun seperti takjil tahunan di Benhil saja tidak boleh oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, tapi pedagang jiung sungguh luar biasa hingga kini hanya sebentar ikutin aturan.

Kini kembali menjadi satu hiasan jalan bila melintas dan bagi pecinta kaki lima yang mengundang massa tidak disiplin selain aturan PSBB di mata masyarakat mejadi pertanyaan besar.

“Seperti lucu, aneh, dan elokah bila juga ditambah posko Chek point juga berada ditengah kerumunan termasuk mobil trantib bertengger entah apa yang dijaga diantara lapak PKL,” ungkap Joko Edan.

(Nanorame)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.