Jakarta, sketsindonews – Sekretaris Walikota Jakarta Pusat, Iqbal Akbarudin sempat menyatakan selama pandemi Covid -19 ada aturan penegakan PSBB yang harus disampaikan secara baik terhadap para pelanggar, selain fungsi tim terpadu diwilayah memutus mata rantai sekaligus antisipasi kawasan penyebaran akibat munculnya kerumunan.
“Jelas ini menjadi titik rawan karena tidak ada lokalisir pada titik kerumunan terjadi pembiaran seolah pemerintah DKI tak menghimbau sebagaimana mestinya,” tukas Iqbal.
“Kalo PKL tetap mengotot mengundang publik harus ada pihak instansi termasuk UMKM untuk hadir dalam menjalankan larangan bersama aparat setempat menjalankan aturan PSBB,” tegasnya.
Pantauan sketsindonews.com terlihat para penggiat ekonomi kawasan jalan Bendungan Jiung sepertinya pemerintah tak berdaya melakukan sterilitas, serta alasan kenapa itu juga di bolehkan mereka tanpa aturan tetap menjalankan usaha, apakah memang itu dianggap wajar karena mereka butuh pemasukan ditengah wabah Covid-19.
Sisi lain pasti merugikan semua pihak secara uji klinis bisa membahayakan penularan Covid yang setiap hari DKI Jakarta terus meningkat serta merta merupakan kasus tertinggi kasus Covid – 19 di Indonesia.
