Home / Artikel / Apa Iya Satpol PP DKI Tak Awasi Penyegelan Pulau Reklamasi Pantai Utara 

Apa Iya Satpol PP DKI Tak Awasi Penyegelan Pulau Reklamasi Pantai Utara 

Jakarta, sketsindonews – Para personil Satpol PP DKI Jakarta diduga tidak menjalankan tugasnya mengawasi penyegelan pulau-pulau reklamasi pantai utara Jakarta yang diamanatkan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Padahal seharusnya Satpol PP melaksanakan tugasnya sesuai perintah Gubernur. Laporan investigasi sebuah stasiun televisi, katanya menyebutkan, tidak ada satupun petugas Satpol PP yang mengawasi 13 pulau tersebut. .(28/9)

Bahkan ketika kameramen dan reporter TV hendak mendekat ke Pulau C, seseorang menghalaunya agar segera bergeser.

“Jadi apalagi 13 pulau reklamasi izinnya telah dicabut Gubernur, seluruh kawasan tersebut harus diawasi Satpol PP sesuai tupoksi, kewenangannya mengamankan seluruh kebijakan Gubernur dan Perda Pemprov DKI Jakarta,” ujar Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta Rico M Sinaga, Jumat (28/9)

“Saya sebagai Ketua FKDM DKI menugaskan perangkat FKDM di wilayah hukum Jakarta Utara dan Jakarta Barat agar melakukan deteksi dan pencegahan dini”.

Siapapun tidak boleh ada yang melanggar kebijakan Gubernur DKI,” kata Rico menambahkan.

Seperti diberitakan sebelumnya Pemprov DKI melalui ketegasan Gunernur DKI Anies Baswedan mengumumkan pencabutan izin prinsip 13 pulau reklamasi di kawasan Teluk Jakarta.

Untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta setelah melakukan evaluasi dan kajian secara mendalam.

Anies bahkan menegaskan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan.

Sebab, selain izin prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. “Kami pastikan, 13 pulau yang belum dibangun dihentikan pengerjaannya,” ujarnya saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI.

Mantan Mendikbud ini menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol), Pulau M (PT Manggala Krida Yudha), Pulau O dan F (PT Jakarta Propertindo), Pulau P dan Q (KEK Marunda Jakarta), Pulau H (PT Taman Harapan Indah), dan Pulau I (PT Jaladri Kartika Pakci).

Proses penghentian itu, katanya akan mulai dilakukan dengan mengirim surat pencabutan persetujuan prinsip dan pembatalan surat perjanjian kerja sama kepada pihak pengembang.

Selanjutnya, akan dilakukan perhitungan nilai ekonomis dari kewajiban, kontribusi tambahan, dan kontribusi yang sudah dilaksanakan oleh mitra melalui jasa penilai independen.

“Bagi pengembang yang sudah memberikan kontribusi tambahan seperti rumah susun, jalan inspeksi, serta sarana dan prasarana lain, akan diberikan kompensasi berupa konversi dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas kegiatan usaha yang dilakukan di lokasi lain,” katanya menegaskan.

Anies menambahkan, untuk tiga pulau yang sudah dibangun yaitu, Pulau C dan D (PT Kapuk Naga Indah); dan Pulau G (PT Muara Wisesa Samudra) akan diatur tata ruang dan pengelolaannya sejalan dengan kepentingan masyarakat.

“Kita sudah evaluasi perizinan-perizinan yang semestinya dipenuhi. Pemprov DKI memutuskan mencabut izin yang sudah diberikan kepada para pengembang,” ucapnya.

Menurut Anies, Pemprov DKI juga akan mengakomodasi kepentingan kelompok masyarakat yang ada di sekitar pulau hasil reklamasi seperti sarana dan prasarana umum maupun ruang terbuka yang dibangun di bagian pulau reklamasi atau daratan Pantura Jakarta.

“Pelaksanaan pemanfaatan tanah hasil reklamasi akan dilakukan dengan menjaga kelestarian lingkungan. Pemprov DKI saat ini sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk melakukan pemulihan kawasan Pantura Jakarta,” katanya.

reporter : nanorame

Check Also

Kalahkan Kejahatan Dengan Kasih Tuhan

Roma 12: 9-21 Renungan, sketsindonews – Kasih ini mesti dimulai dari dalam dulu, karena, tidak …

Watch Dragon ball super