Apa Kabar Kasus Dugaan Korupsi Gardu Induk?

Jakarta, sketsindonews – Lima tahun sudah kasus dugaan korupsi pembangunan dua puluh satu gardu induk di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT PLN senilai Rp 1,06 triliun, yang ditengarai melibatkan mantan Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan hingga tidak berujung dan tak bertepi.

Meski telah berganti kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sebanyak lima kali namun hingga berita ini ditulis belum ada kepastian hukum.

Asisten bidang pidana khusus (Aspidsus), Siswanto saat dikonfirmasi sketsindonews.com, Senin (10/02/20), belum memberikan tangggapan. Meski pesan elektronik media ini kepada Aspidsus berwarna biru yang diyakini telah terbaca.

Untuk diketahui, penanganan perkara korupsi tersebut ditangani sejak rezim Adi Toegarisman yang menjabat sebagai Kajati DKI. Kemudian Adi mendapat promosi jabatan Jaksa Agung Muda bidang Intelijen Kejaksaan Agung.

Selanjutnya jabatan Adi Toegarisman sebagai Kajati, digantikan oleh Sudung Situmorang, Tony Spontana, Warih Sadono dan kini telah diemban oleh Asri Agung Putra.

Tersendatnya penanganan perkara gardu induk itu lantaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mencabut status tersangka Dahlan pada kasus tersebut.

Hakim Lendriaty Janis kala itu mengabulkan semua permohonan praperadilan yang diajukan mantan Dirut perusahaan setrum negara, terkait penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Keputusan ini dibacakan dalam sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2015) silam.

“Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata hakim Lendriaty.

Hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka Dahlan oleh Kejati DKI tidak sah secara hukum dan tak dapat lagi diproses oleh Kejati DKI.

Hakim memberikan putusan tersebut setelah menimbang sejumlah hal, antara lain dalil gugatan pihak pemohon Dahlan, jawaban atas gugatan dari termohon Kejati DKI, serta bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak.

“Menyatakan sprindik yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum,” kata Lendriaty.

Dahlan sempat disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pasal tersebut, Dahlan dinilai telah memperkaya diri sendiri, melawan hukum, dan merugikan negara.

(Sofyan Hadi)