Home / Artikel / Apa Kata Pakar OP RT-RW Minta Naik

Apa Kata Pakar OP RT-RW Minta Naik

Jakarta,sketsindonews – Wacana keinginan naiknya OP RT RW yang disampaikan salah satu Ketua RW kepada Plt.Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Pertemuan tersebut dalam rangka meningkatkan kerukunan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah DKI Jakarta di ruang Serbaguna Pertamina Cempaka Putih (15-12-2016)

Menurut pakar Prof.Dr.Musni Umar,Phd Bidang  Antrologi Sosiologi, Univ. Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia saat diminta tanggapan mengatakan, Ketua RT dan Ketua RW di kawasan yang padat serta dilingkungan masyarakat menengah ke bawah sangat sibuk. Mereka bertugas 24 jam karena juga mengurus keamanan lingkungan. (17-12-2016)

Mereka tidak mempunyai biaya operasional; pada hal pengeluaran sangat banyak dan beragam oleh persoalan dinamika dimasyarakat, tuturnya.

Mereka juga tidak mempunyai biaya operasional selain honor yang diberikan dibayar per tiga bulan sekali.

Oleh karena itu, saya setuju dan mendukung kalau honor mereka dinaikkan dengan melatari bagaimana perannya sesuai dengan perubahan percepatan pemda DKI, untuk menjadi penggerak peran masyarakatnya.

Lain halnya tanggapan salah satu tokoh masyarakat Menteng Sirajudin, sesuai dengan Pergub hal ini bisa dilakukan asal atas usulan Legislatif.

Namun demikian kinerja RT/RW seyogyanya juga harus merujuk serta dituntut lebih dinamis pada masyarakatnya dalam mendukung suksesnya pembangunan Pemprov DKI, paparnya.

Harus bisa kerja sama, bahkan membantu secara proporsional kegiatan di masyarakat.

Dana OP, pertanggungan jawabnya juga harus realistis benar pada kepentingan warganya.
Sirajudin mantan PNS Inspektorat, mengingatkan dana itu memang tak seberapa tapi hanya untuk meringankan, dari pengeluaran yang dilakukan dalam menggerakan potensi antar warga bukan pada kepentingan sifatnya administratif semata, tutupnya.

Menanggapi hal itu Plt. Gubernur DKI Soni Sumarsono akan mengusulkan kebijakan kenaikan operasional RT/RW.

“Nanti akan kita usulkan kepada legislatif. Karena mereka merupakan mitra utama Pemerintah Daerah”,
Jika DPRD mengatakan iya, Insya Allah aspirasi RT/RW akan dipenuhi.

“Karena status RT/RW bukanlah pegawai, bukan buruh, tukang dan bukanlah karyawan. Karena mereka tidak terikat perundang-undangan perburuhan”, ucapnya memberikan penjelasan. (Nr)

Check Also

Camat Senen : Menata Senen Seiring Karakteristik Potensi Iconic Wilayah

Jakarta, sketsindonews – Konsep penertiban secara perlahan akan kami tinggalkan dengan cara pendekatan humanistik yakni …

Watch Dragon ball super