Jakarta,sketsindonews – Situasi kondisi terakhir yang kita simak diwilayah Papua sangatiah memprihatinkan kita, tetapi dapat terkendali dengan baik setelah adanya pertemuan Bapak Presiden Jokowi bermusyawarah mufakat dengan 61 tokoh yang dl fasllitasi oleh LENIS KAGOYA sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Papua yang dipercaya. Keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau yang disebut Organisasi Papua Merdeka (0PM) versi TPNB-Papua sangatlah mirip dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada saat sebelum adanya MoU Helsinky tahun 2005, puluhan ribu lebih manusia kehilangan nyawa tanpa dapat dicegah oleh para pihak yang bersengketa.
MOU HELSINKY Tahun 2005 dianggap telah dapat menyelesaikan masalah yang ada di Daerah lstimewa Aceh (D.I.A), paska 14 tahun MOU tersebut berjalan keadaan kehidupan dan penghidupan warga masyarakat Aceh tidak kunjung membaik akibat pertikaian atau konflik Internal maupun eksternal antar Kelompok, antar Partai Lokal yang ada serta terindikasi seperti API dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat menjadi BAHAYA yang sangat besar bagi persatuan dan Kesatuan yang selama ini dipertahankan oleh Pemerintahan Presiden JOKOWI,.
Pertikaian demi pertikaian secara terus menerus terjadi antar kelompok disebabkan oleh berbagai masalah yang nyata jelas didepan mata warga Aceh tanpa dapat diketahui oleh Pemerintah Pusat dan jika dibiarkan saja tanpa adanya pencegahan yang sistematis masiv maka kelompok-kelompok yang ada dan yang masih memiliki sisa-sisa stok persenjataan yang modern dapat menimbulkan kontak fisik bersenjata yang baru setelah 14 tahun berlalu paska MOU HELSINKY.
“Sudah selayaknya isi materi MOU HELSINKY sangat perlu dijaga dikawal dan diawasi pelaksanaannya secara terus menerus oleh para pihak guna terwujudnya Kesejahteraan, Keadilan dan Kemakmuran warga masyarakat Aceh, peperangan Fisik selama 32 tahun lebih akibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperjuangkan hak-haknya sebagai warga Negara yang lstimewa dibanding warga Provinsi lainnya yang ada di NKRI ini,” ungkap Pengamat lndependen, Doli Yatim kepada awak media di resto Mie Aceh Seulawah Cikini, Jakarta Pusat. Senin 16/09).
Doli menganggap bahwa SOLUSI bagi PERDAMAIAN di ACEH yang selama ini dicita-citakan dan diimpikan oleh warga masyarakat Aceh sangat diperlukan sebab pertikaian antar kelompok telah mengakibatkan kehidupan warga Aceh semakin terpuruk dan semakin tertinggal jauh dari kehidupan masyarakat yang ada di provinsi lainnya, maka dia menilai sangat diperlukan adanya STAF KHUSUS PRESIDEN BIDANG ACEH seperti ditetapkannya Sdr Lenis Kagoya sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Papua yang ada di Papua telah ada.
“Saya melihat bahwa masih banyak Persoalan dan permasalahan di Daerah lstimewa Aceh di segala bidang apalagi Bidang Sosial Ekonomi yang dapat memicu timbulnya kembali gerakan-gerakan Fisik seperti dahulu yang sekaligus dapat mengganggu Stabilitas jalannya Pemerintahan Pusat Presiden JOKOWI pada Priode kedua 2019-2024 yang akan datang. Dalam mengatasi berbagai masalah yang ada di daerah lstimewa Aceh maka SUFAINI USMAN alias TENGKU SUFAINI USMAN SYEKHKY sebagai PIMPINAN TERTINGGI GAM INDEPENDEN yang tanpa pamrih dan tak kenal Ielah berjuang demi Keluarga Besar warga masyarakat ACEH untuk melaksanakan REKONSILIASI antar kelompok, beliau juga telah memiliki SOLUSI bagi PERDAMAIAN ACEH yang dijadikan SUATU PEDOMAN PETUNJUK yang disebut sebagai PAKTA INTEGRITAS SUFAINI USMAN dengan Rencana Strategis Utama bagi Perdamaian Aceh,” ungkapnya.
Koordinator Alumni bidang Pers/Media, Erwin Niwattana Sitompul mengatakan kriteria Staff Khusus Presiden yang mereka usulkan harus memiliki chemistry dengan Presiden Jokowi. “Hubungan kedekatan figur staf khusus dengan Presiden Jokowi atau chemistry sangat penting karena pembantu presiden itu harus sinkron dengan visi dan misi Presiden Jokowi dan harus bisa bekerja mengikuti ritme Jokowi,” ujarnya.
