Home / Artikel / Awas Lembaga Survey Hasil Pesanan, Bawaslu RI Harus Mengawasi

Awas Lembaga Survey Hasil Pesanan, Bawaslu RI Harus Mengawasi

Jakarta, sketsindonews – Apakah Bawaslu RI dalam penyelenggaraan pilikada 2018 serentak dan Pemilu 2019 berlangsung di Tanah Air bisa menjalankan fungsinya apa yang menjadi amanat UU pemilu untuk demokratis, adil dan menjadi pengawas tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran pemilu.

Dimana dalam pilikada serentak dan pemilu 2019 tidak ada politik uang, penghinaan, penghasutan serta adu domba,  maka pada 19-21 April 2018 di Jakarta telah mengadakan pertemuan konsolidasi dengan para pimpinan Perguruan Tinggi, Pemuka Agama, Ormas Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media, lembaga survei dan lain-lain.

Dalam rapat komisi dan pleno pertemuan konsolidasi,  saya mengemukakan perlunya lembaga survei diawasi oleh Bawaslu RI sebagai penyelenggara.

Lembaga survei dalam rangka Pilkada dan Pemilu telah menjadi perusahaan yang profit oriented –  mencari keuntugan dengan memakai label akademik, ini yang sering terjadi, tukas Prof Musni Umar Rektor dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Sebagai perusahaan tidak ada yang salah kalau mencari uang, tetapi  yang menjadi masalah dalam kaitan dengan Pilkada dan Pemilu, saya menduga keras mereka membuat survei sesuai pesanan.

Apa yang menjadi kepentingan oleh sebuah bisnis survey, terang Musni. (25/4)

Kalau survei dilakukan untuk kepentingan internal calon peserta Pilkada dan peserta Pemilu dan  dipublikasikan secara terbuka lembaga yang mendanai, tidak ada masalah karena lembaga survei harus hidup dari kegiatan survei yang dilakukan.

Peserta Pilkada dan atau peserta Pemilu tidak  ada masalah jika membayar lembaga survei, sebab mereka yang bertarung untuk merebut kekuasaan dalam Pilkada dan Pemilu sangat wajar mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya dan lawan politik asal dipublikasikan peserta Pilkada dan atau peserta Pemilu yang mereka bantu.

Lembaga survei yang bertindak sebagai konsultan politik bagi seorang calon Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden, asal dikemukakan kepada publik secara terbuka, saya apresiasi seperti yang pernah dilakukan Eep Saefulloh Fatah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Akan tetapi yang dilakukan para lembaga survei sekarang, saya menduga ada yang tidak jujur dan menipu rakyat sebagai pemilih.

Mereka seolah-olah lembaga survei non partisan (independence), tetapi sejatinya mereka bekerja sesuai order (pesanan) yang membayar.

Cegah Kerugian

Sebagai peneliti dan akademisi saya mendukung keberadaan lembaga survei.  Akan tetapi, dalam kaitan dengan Pilkada dan Pemilu yang harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, harus dicegah hal-hal yang merugikan publik, bangsa dan negara.

Setidaknya ada enam alasan, lembaga survei harus diawasi.

Pertama, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan demokrasi, lembaga survei melakukan survei sesuai pesanan dengan mengabaikan aspek kejujuran, kebenaran, keadilan dan keterbukaan.

Kedua, untuk mencegah lembaga survei menjadi alat politik bagi peserta Pilkada dan atau peserta Pemilu yang banyak uangnya untuk membangun citra guna memengaruhi rakyat sebagai pemilih agar memilih peserta Pilkada dan atau peserta Pemilu tertentu.

Ketiga, untuk mencegah lembaga survei yang berbaju akademik menjadi alat politik bagi kepentingan konglomerat dan asing.  Dalam era demokrasi, segala kemungkinan bisa terjadi jika lembaga negara seperti Bawaslu, KPU dan rakyat terutama cendekiawan tidak sadar dan diam.

Keempat, untuk mencegah pemilik modal yang berafiliasi kepada peserta Pilkada tertentu dan atau peserta Pemilu, baik partai politik ataupun calon Presiden dan calon Wakil Presiden memanfaatkan lembaga survei untuk kepentingan mereka.

Kelima, untuk mencegah rakyat sebagai pemilih ditipu dari hasil survei yang sarat dengan kepentingan memenangkan peserta Pilkada dan atau peserta Pemilu.

Keenam, untuk menciptakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang adil bagi  semua peserta Pilkada dan peserta Pemilu.   Tidak boleh pemilik modal apalagi asing memanfaatkan lembaga survei untuk mewujudkan kepentingan mereka yang justru merugikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, dan lebih mendasar lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan tempat kita lahir, hidup dan akan mati.

reporter : nanorame

Check Also

Tukang Sapu Tuprok Jadi Anggota Dewan Kota, Siapa Dia…

Jakarta, sketsindonews – Garis hidup serta bagaimana mendapatkan pengakuan publik bukan perkara mudah, apalagi terkait …

Watch Dragon ball super