Home / Artikel / Awas Orang Dekat Sandi Melobi Mutasi Iming – Iming Jabatan

Awas Orang Dekat Sandi Melobi Mutasi Iming – Iming Jabatan

Jakarta, sketsindonews – Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah kembali mengingatkan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk dapat mengendalikan orang-orang dekatnya yang bermain dalam rencana pemutasian pejabat untuk tidak secara illegal, apalagi tanpa sepengetahian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pasalnya, jika Sandi terkesan sengaja membiarkan, dia akan melanggar aturan perundang-undangan dan orang-orang dekatnya itu pun akan dinilai melakukan tindakan ilegal yang beimplikasi pidana, ujarnya.

“Sesuai pasal 66 ayat (1) huruf a UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah,”

Ia menambahkan, karena posisinya ini, maka dalam hal mutasi pejabat maupun yang lainnya, sangat tergantung kepada Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta, sekaligus sebagai pemegang kewenangan di pemerintahan daerah.

Maka, lanjut dia, jika ada orang dekat Sandi melobi pejabat dalam rangka mutasi jabatan, pertanyaan mendasarnya adalah apakah Anies yang juga merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah yang mendapat kewenangan dari Presiden untuk mengangkat, memberhentikan dan memindahkan ASN (Aparatur Sipil Negara), mendelegasikan kewenangan melakukan mutasi itu kepada Sandi atau tidak?

Jika tidak, tegas Amir, Sandi wajib mengendalikan orang-orang dekatnya itu agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang gegabah.

“Kalau dibiarkan, maka Sandi bisa melanggar UU tentang Pemda dan orang-orang dekatnya itu melakukan tindakan ilegal yang berimplikasi pidana,” tegas dia.

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini juga mengingatkan agar orang-orang dekat Sandi tidak mengobral janji kepada pejabat di lingkungan Pemprov DKI, karena berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, pejabat eselon III dan IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh gubernur, namun pejabat eselon II yang disebut Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), khususnya JPT Madya dan Pratama, diangkat dan diberhentikan melalui mekanisme di Panitia Seleksi (Pansel), sehingga janji-janji yang diobral bisa saja akan menjadi pepesan kosong yang dapat masuk delik pidana penipuan.

Amir juga mengingatkan Sandi bahwa jika dia tidak mengendalikan orang-orang dekatnya, maka dia dapat merusak hubungannya dengan Anies, dan hal itu akan sangat merugikan roda pemerintahan keduanya, juga citra mereka yang sejauh ini sangat baik di mata warga Jakarta.

Amir berharap, merajalelanya orang-orang dekat Sandi itu disebabkan ketidak tahuan politisi Gerindra itu tentang tata kelola pemerintahan yang baik, karena jika Sandi tahu dan paham, maka ini sangat fatal.

“Kita tidak bisa menutup mata kalau para pejabat yang diangkat di era Gubernur Ahok, baik yang JPT, JF (Jabatan Fungsional) maupun JA (Jabatan Administratif) saat ini memang sedang melakukan manuver-manuver untuk menyelamatkan posisinya agar tidak dimutasi, dan mungkin saja orang-orang dekat Sandi terjebak dalam kepentingan ini, namun saya harus katakan, mempertahankan mereka pada posisinya adalah berisiko,” tegas Amir.

Ia membeberkan, dari data yang diperoleh, pada APBD  2016- 2017 BPK mendapati beberapa temuan yang diduga melibatkan pejabat yang diangkat Ahok.

Temuan itu ada di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Perdagangan dan Energi, Dinas Perumahan dan Dinas Pendidikan.

Maka, tegas Amir, sangat aneh jika Sandi dan orang-orang dekatnya ingin mempertahankan pejabat-pejabat yang bermasalah seperti itu, sementara saat kampanye Pilkada DKI 2017, Anies-Sandi berjanji akan membentuk clear and clean goverment.

Lobby Pejabat Main Golf 

Sememtara hal yang sama mantan Presidium Relawan Anies-Sandi (PRASS) Tom Pasaribu mengukapkan, bahwa ia telah mengintai saat ini setidaknya ada tiga orang dekat Sandi yang bermain di rencana Anies-Sandi memutasi pejabat, yakni Panji dan dua orang lagi yang berinisial A dan T.

Orang-orang ini melobi dan mengajak pejabat yang kemungkinan akan dimutasi, untuk main golf, dan hasil lobi dieksekusi di lantai 16 Blok G Kompleks Balaikota DKI Jakarta.

Belum jelas berapa pejabat yang telah dilobi, dan ketiga orang itu telah mendapakan apa saja, namun Tom mengancam, jika Sandi tidak menghentikan orang itu, dia dan kawan-kawannya akan menarik dukungan dari Sandi dan melaporkan kasusnya ke KPK, karena perbuatan ketiga orang itu membuat Gubernur Anies gamang untuk melakukan mutasi.

Amir menambahkan, untuk mengatasi kemelut ini, ada dua langkah antisipasi yang harus segera dilakukan Anies.

Pertama, segera bentuk Pansel independen untuk memutasi pejabat di level JPT, JF dan JA

Kedua, percepat penataan pejabat eselon III, khususnya yang menduduki sekretaris dinas, sekretaris badan dan sekretaris biro karena ini posisi strategis yang sebaiknya diisi pejabat yang dapat loyal kepada Anies-Sandi.

reporter : nanorame

 

Check Also

Audit Investigasi Korupsi Divestasi Tambang Newmont BPK – KPK

Jakarta, sketsindonews – Tahapan pengusutan KPK kepada TGB baru sampai tahap Pulbuket (pengumpulan bukti dan …

Watch Dragon ball super