Home / Artikel / Awas Tim Sukses Gentanyang, Anies Sandi Harus Hindari Kepentingan

Awas Tim Sukses Gentanyang, Anies Sandi Harus Hindari Kepentingan

Jakarta, sketsindonews – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno untuk diingatkan untuk tidak terpengaruh kepentingan-kepentingan yang akan membuatnya bergeser dari prinsip “right man on the right place” dalam mempromosikan dan memutasi jajaran pejabatnya.

“Kalau dia terpengaruh, apalagi jika terlalu banyak titipan dalam jajaran pejabatnya, roda pemerintahannya nggak bakalan maksimal. Malah bisa saja banyak program yang sudah dicanangkan, lamban atau bahkan gagal direalisasikan, apa yang sdudah dicanangkan di RPJMD” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah, Kamis (23/2).

Seperti diketahui, Anies akan mulai melakukan mutasi pejabatnya secara besar-besaran pada April 2018 mendatang, karena pasal 162 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, melarang kepala daerah melakukan pergantian pejabat sebelum menjabat selama enam bulan, terhitung sejak kepala daerah itu dilantik.

Karena Anies-Sandi dilantik pada 16 Oktober 2017, maka mereka hanya dapat melakukan mutasi pada 16 April 2018 atau sesudahnya.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, saat ini Anies-Sandi telah membentuk tim seleksi untuk memilih pengganti pejabat yang akan dimutasi. Gelombang pertama yang terkena kebijakan ini di antaranya jajaran pejabat eselon II yang menduduki jabatan strategis seperti kepala dinas, kepala biro dan kepala badan.

Amir menambahkan, banyak pejabat DKI saling sikut di internal bergejolak akan kehilangan jabatan bahkan banyak yang cari muka seiring dengan akan adanya mutasi tersebut. Terutama yang diangkat di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Pengamat yang juga ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini menilai, ada tiga kelompok kepentingan yang dapat membuat Anies-Sandi melenceng dari prinsip right man on the right place.

Ketiga kelompok kepentingan itu diantaranya partai pengusung di Pilgub DKI 2017, relawan tim sukses dan pejabat di internal Pemprov DKI, kini sudah mulai bergentayangan para tim sukses dan relawan dengan alih – alih menjamin pejabat masuk line up.

Kalo ini di paksakan Anies karena hutang politik, maka yang terjadi akan menjadi penghambat di masa kepimpinan Anies – Sandi dalam memimpin DKI.

“Abaikan ketiga kepentingan itu,” tegas Amir.

Aktivis senior yang telah puluhan tahun malang melintang di Ibukota ini menambahkan, untuk mendapatkan pejabat yang tepat, disamping berpatokan pada UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ia menyarankan Anies sebaiknya juga berpegang pada tiga kriteria yang mutlak harus dimiliki seorang pejabat, yakni integritas, kompetensi dan komitmen.

Ketika ditanya pejabat eselon II yang mana yang sebaiknya masuk gelombang pertama mutasi Anies-Sandi? Amir menyebut pejabat yang ditempatkan Ahok tidak sesuai kapasitas, kompetensi dan angkatnya. Antara lain camat yang diangkat menjadi kepala dinas.

“Mereka di antaranya yang saat ini menjabat sebagai kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-TPST), kepala BPAD (Badan Pengelola Aset Daerah), kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, dan kepala Dinas Cipta Karya,” pungkas Amir.

reporter : nanorame

Check Also

Bedug Bang Jum KH. Mas Mansyur , Laris Saat Ramadhan 1439 H

Jakarta, sketsindonews – Tanah Abang selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H warga Jakarta …

Watch Dragon ball super