Home / Artikel / Banggar Alot, “Singkronisasi Eksekutif dan Legislatif Tak Jalan”, Program Gubernur Anies di Coret

Banggar Alot, “Singkronisasi Eksekutif dan Legislatif Tak Jalan”, Program Gubernur Anies di Coret

Jakarta, sketsindonews – Pembahasan Rancangan Anggaran Pemdapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta sudah di prediksikan sangat alot bahkan tak bisa realisasi dalam dalam perubahan RAPBD.

Hal ini di ungkappkan Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menilai, alotnya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2018 dibahas di DPRD, akibat buruknya kordinasi dan singkronisasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang selama ini terjadi.

Parahnya kata Amir Hamzah, ada anggaran yang diusulkan Gubernur Anies Baswedan yang dinilai pro rakyat, telah dicoret selama RAPBD-P itu dibahas sejak pekan lalu.

“Sesuai PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, gubernur merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dibantu Sekda sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan KPKD (Kordinator Pengelola Keuangan Daerah),” kata Amir di Gedung DPRD DKI Jakarta.(10/9)

Dalam penegasannya, Sekda itu dibantu empat asistennya, yakni Asisten Pemerintahan (Aspem), Asisten Pembangunan (Asbang), Asisten Kesejahteraan Rakyat (As-Kesra), dan Asisten Perekonomian.

Aspem bertanggung jawab untuk mengkordinasikan sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), antara lain Biro Umum, Biro Pemerintahan dan Satpol PP; sementara Asbang bertanggung jawab untuk mengkordinasikan sejumlah SKPD, antara lain Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Lingkungan Hidup.

As-Kesra bertanggung jawab untuk mengkordinasikan SKPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan lain-lain; dan Asisten Perekonomian bertanggung jawab untuk mengkordinasikan SKPD seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan lain-lain.

“Para asisten itu masing-masing punya mitra di komisi-komisi di DPRD. Misalnya, Asbang bermitra dengan Komisi D, As-Kesra dengan Komisi E, dan Asisten Perekonomian bermitra dengan Komisi B dan C,” ini sepertinya tak berjalan dalam kordinasinya.

Amir melihat, alotnya pembahasan RAPBD-P 2018 di Badan Anggaran (Banggar),  setelah sebelumnya dibahas di komisi-komisi, disebabkan adanya kelemahan pada kinerja Sekda dan para asistennya itu, sehingga setiap program yang masuk dalam RAPBD-P, yang jumlahnya mencapai ratusan item, ada yang tak dapat dipertahankan saat dibahas di Banggar, sehingga dicoret.

Salah satu anggaran yang telah dicoret adalah anggaran untuk pendamping rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) senilai lebih dari Rp1 miliar.

Padahal anggaran ini diusulkan Anies, menyusul telah diterbitkannya Pergub Nomor 81 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Rembuk Rukun Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pergub itu mengatur tentang biaya honor yang akan dibayar untuk pendamping Musrenbang. Pendamping itu ditugaskan mengawal proses pembahasan APBD dari rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Kota, dan Provinsi.

Anggaran ini dicoret dalam rapat Banggar pada Kamis (6/9/2018) lalu.

“Usulan PMD (Penyertaan Modal Daerah) untuk PT Jakarta Propertindo sebesar Rp1,87 triliun untuk pembangunan LRT (Light Rail Transit) Fase II rute Velodrome Rawamangun-Tanah Abang, juga ditolak, namun DPRD mengalihkan sebagian dana yang diusulkan itu (sekitar Rp935 miliar) untuk mendukung pelaksanaan Program Rumah DP 0 Rupiah,” imbuh dia.

Amir Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) sekaligus aktivis senior ini menilai, penolakan-penolakan ini terjadi karena singkronisasi usulan program itu di tingkat Asisten, setelah berkordinasi dengan SKPD, kurang bagus.

“Kalau solid dan valid, juga kuat di argumen, saya yakin pasti di ACC.

Tapi apa yang terjadi, saat Banggar mempertanyakan anggaran itu, yang terjadi kemudian malah perdebatan. Ini membuktikan ketidakmampuan eksekutif (Pemprov DKI-red) dalam menyusun RAPBD Perubahan,” tegasnya.

Amir pun meminta Gubernur Anies Baswedan untuk segera melakukan rotasi dan mutasi dengan melakukan promosi dan demosi untuk jabatan-jabatan strategis ini, karena ia tahu persis bahwa pejabat setingkat Sekda dan asisten merupakan pejabat-pejabat yang kualified dan kompeten.

“Tapi masalahnya di antara mereka ada yang merupakan anggota kelompok yang masih belum bisa move on atas kekalahan Ahok di Pilkada Jakarta 2017 (Ahokers, red), sehingga hasil kinerja TAPD menjadi tidak maksimal, tidak seperti di era pemerintahan Fauzi Bowo maupun Sutiyoso,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sejak pekan lalu DPRD DKI mulai membahas RAPBD-P 2018 setelah pembahasan di komisi-komisi rampung. Namun pembahasan itu terkesan lamban dan sangat alot, sehingga pembahasan pernah baru berakhir pada pukul 22:00 WIB.

Saat anggaran untuk pendamping rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) senilai lebih dari Rp 1 miliar dicoret, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan kalau anggaran berupa dana hibah ini tidak ada gunanya.

“Dana hibah enggak ada gunanya. Kita drop aja, setuju?” tanyanya kepada anggota Banggar.

Saat rapat dengan Komisi A, Bappeda menjelaskan bahwa dana itu untuk memberi honor kepada pendamping rapat yang akan mengawal dari rembuk RW hingga Musrenbang Provinsi. Namun dalam Rapat Banggar, Bappeda justru mengatakan anggaran itu hanya untuk pelatihan, karena pendampingan sesungguhnya baru akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019

“Daripada berdebat terus dan enggak bisa diukur efektivitasnya, maka didrop saja,” kata Syarief, Sekretaris Komisi A, dalam rapat Banggar tersebut.

Sementara penyusuran sketsindonews. com alotnya dalam rapat banggar hingga perdebatan dalam rapat komisi menjadi perhatian publik Jakarta.

Selain rumor berkembang Ketua DPRD DKI Imam Prasetyo Marsudi juga tak ambil pusing, biarkan saja DKI memakai anggaran tersisa juga bisa berjalan mengingat karena ini tahun politik, dengan anggaran yang ada  atau sisapun Pemda DKI bisa berjalan dengan baik.

reporter : nanorame

Check Also

Kisruh : Dinas UMKM DKI Hambat Kemajuan Kosti Jaya

Jakarta, sketsindonews – Manajemen perusahaan angkutan taksi Kosti Jaya merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil …

Watch Dragon ball super