Bangunan Liar Karet Bivak Ditertibkan, Tapi Tak Dipagar

Jakarta,sketsindonews – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat melakukan sterilisasi lahan Dinas Kehutanan DKI Jakarta yang sebelumnya dijadikan lokasi gubuk liar.

Sebanyak 30 gubuk bangunan liar dikawasan itu di rubuhkan guna memperluas area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak yang sebelumnya pernah ditertibkan oleh Pemko Jakarta Pusat. (Kamis 9-03-2017)

Kepala Bidang  (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Hendri Perez yang didampingi Kasudin Pemakaman dan Kehutan Kota Jakarta Pusat Munjirin mengatakan kegiatan yang dilakukan pihaknya merupakan penyelamatan aset milik Dinas Kehutanan DKI Jakarta agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Nantinya setelah dilakukan sterilisasi, area yang sudah kosong ini akan di fungsikan untuk memperluas kawasan makam

“Nanti akan dibersihkan,  jadi yang sebelumnya lahan ini dijadikan tempat parkir kendaraan, kandang ayam dan burung kita bongkar semua.  Setelah itu kita akan memperluas TPU Karet Bivak di lahan itu,” ucapnya.

Hendri menjelaskan, luas lahan yang dikosongkan ini mencapai 4000 meter persegi. Lahan ini  dapat menampung 3000 petak makam.  Perluasan lahan ini, lanjut dia diharapkan dapat memenuhi kuota lahan pemakaman, mengingat lahan pemakaman di Jakarta Pusat sangat minim.

Sementara itu, Camat Tanah Abang Dedi Arif Darsono (DAD) mengatakan sebelumnya di lokasi ini pernah dilakukan penertiban sebelum dirinya menjabat Camat Tanah Abang.

Namun keberadaan gubuk – gubuk liar di sini kembali merebak bahkan dijadikan lahan parkir kendaraan milik warga.

“Hari ini kita tertibkan kembali dengan personil yang diterjunkan sebanyak 120 petugas gabungan,” ucap Dedi di dampingi Lurah Karet Bivak, Ikhsan Kamil.

Sementara tokoh pemuda Tanah Abang H. Hery Nuryaman mengatakan penertiban sterilitas kawasan karet Bivak dalam upaya memperluas kawasan makam akan menjadi mubazir bila tak ada tindak lanjut bagaimana menjaga asset itu, ujarnya.

“Jangan sudah ditertibkan dibiarkan melompong dan akhirnya muncul lagi bangunan, karena tak ada pengawasan maupun pemagaran batas makam.”

Banyak kasus asset setelah dikuasai oleh pemda itu tak ada tindak lanjut karena menunggu anggaran atau tak ada anggaran untuk pembiayaan pagar.

Akhirnya banyak pekerjaan dalam penataan penertiban dilakukan tidak secara terintegrasi, akhirnya penertiban kembali dilkaukan pada model yang sama, tutup Heru

reporter : nanorame