Home / Artikel / Bawaslu DKI ; Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisapatif Terkait Kecurangan Pemilu

Bawaslu DKI ; Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisapatif Terkait Kecurangan Pemilu

Jakarta,sketsindonews – Bawaslu DKI Jakarta lakukan sosialisasi yang bertemakan “Pengawasan Pemilu Partisipatif” di Hotel Bintang Cikini Raya Jakarta Pusat, Minggu 8-19-2017.

Dalam kepersertaan yang berjumlah 100 peserta Ormas Keagamaan (PBNU) membahas berbagai model pengembangan pengawasan partisipatif pemilu pilikada DKI Jakarta.

Dalam sesi tanya jawab Harlan (25) peserta Ormas IPNU menanyakan perihal jaminan pengawasan partisipatif secara hukum tangkap tangan dalam kecurangan pemilu, serta money politic secara masif.

Menurut Soltonul Huda Sekretaris Jenderal PBNU DKI Jakarta selaku narasumber menjelaskan, partisipatif bisa bersifat individual atau kolektif terorganisir atau spontan atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Jika orang mau terlibat aktif dalam kegiatan partisipatif politik terdapat pada 3 unsur, ujarnya.

“Adanya penyertaaan pikiran dsn perasaan, adanya motivasi umtuk berkontribusi serta adanya tanggung jawab bersama.”

Pengawasan partisipatif tetap menjadi strategy pengawasan pada pelaksanaan pilikada, diperlukan peran serta aktif masyarakat dan sukarelawan.

Pelanggaran yang biasa terjadi pada masa kampanye dan pencoblosan, yakni diakuinya bersumber pada money politik, kampanye hitam, kekerasan dalam pilikada, pemalsuan dokumen dan pemberian mahar, serta memanipulasi data hasil penghitungan suara secara masif.

Ini harus ada model pengawasan dan penindakan oleh para pengawas secara efektif, efisien serta penindakan secara baik oleh penegak hukum, paparnya.

Sementara Anggota Bawaslu DKI Jufri Muhammad Bidang Hukum Penanganan Pelanggaran dalam keterangannya menyatakan, mengenai Surat Keterangan (Suket) bagi pemilih yang tidak memiliki, rekam E – KTP yang menjadi perdebatan, jika tidak adanya dalam DPT, itu sudah pasti tak bisa berhak memilih dalam pemungutan suara.

Suket adalah seorang tidak ada dalam DPT (terdaftar), namun dalam rekam E-KTP DKI ada dan berhak pihak dukcapil tingkat Kelurahan (PTSP) yang di tanda tangani pejabat setempat (Lurah) memberikan Suket untuk memilih di bilik suara, tukasnya. (Nr)

Check Also

Calon Kuat Peganti Sandiaga, M Taufik Menguat Sebagai Wagub DKI

Jakarta, sketsindonews – Para Aktifis Jakarta telah menduga pertarungan di DPRD DKI peganti Wagub Sandiaga …

Watch Dragon ball super