Home / Artikel / Beda Pendapat Sidang Ajudikasi Politikus Gerindra M. Taufik, Apa Kata Bawaslu DKI

Beda Pendapat Sidang Ajudikasi Politikus Gerindra M. Taufik, Apa Kata Bawaslu DKI

Jakarta, sketsindonews – Sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI telah masuk menyelesaikan agenda pemeriksaan saksi ahli dari masing-masing pihak untuk di minta keterangan pendapatnya.

Dua saksi ahli yang diajukan KPU DKI terlebih dahulu telah diperiksa pada sidang majelis Bawaslu DKI Jakarta.

Kedua saksi ahli itu ialah Direktur Perludem Titi Anggraini dan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.

Dalam kesaksian Titi, KPU DKI hanya mengikuti aturan yang tertulis dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ketika menetapkan Taufik tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota legislatif.

“Aturan main yang pasti adalah UU dan perangkat teknis yang mengatur penyelenggaraannya. Oleh karena itu, tentu KPU Provinsi tidak punya pilihan lain untuk taat dan patuh,” kata Titi.

Titi menuturkan, selama PKPU Nomor 20 Tahun 2018 belum dicabut Mahkamah Agung, maka mau tidak mau KPU Provinsi mesti mengikuti aturan tersebut.

Sementara itu, Donal menyebut PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bukanlah sebuah aturan yang mencabut hak politik sebagaimana dikeluhkan kuasa hukum Taufik.

Ia menilai, peraturan tersebut bukan melarang eks narapidana korupsi mencalonkan diri melainkan mendorong partai politik untuk mencalonkan orang yang bukan eks narapidana korupsi.

“Partai yang diatur supaya secara demokratis tidak mencalonkan yang tida jenis pidana itu. Jadi menurut saya keliru ketika dianggap KPU mencabut hak politik,” kata Donal.

Saksi Ahli M.Taufik

Pernyataan Donal tersebut berseberangan dengan saksi ahli yang diajukan oleh kuasa hukum Taufik yaitu Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis.

Margarito menilai, KPU telah mencabut hak politik Taufik ketika menetapkan Taufik tidak memenuhi syarat.

“Hak seseorang bisa dibatasi, tetapi oleh UUD juga Pasal 28j Ayat 2 tegas mengatur bahwa pengaturan yang membatasi hak asasi warga negara harus diatur dengan UU,” kata Margarito dalam persidangan, Senin (27/8)

Saksi ahli lain yang diajukan kuasa hukum Taufik, Pakar Hukum Pidana Chairul Huda menambahkan, hak politik seseorang secara khusus hanya bisa dicabut lewat sidang pengadilan.

Menurutnya, seorang eks narapidana korupsi semestinya telah memperoleh hak-haknya kembali setelah keluar dari penjara, termasuk hak berpolitik serta hak memilih dan hak dipilih.

“Tujuan pemasyarakatan itu menyiapkan orang kembali ke masyarakat menjadi masyarakat yang bebas bertanggung jawab dan bisa berpartisipasi dengan baik,” ujarnya

Selanjutnya, majelis sidang akan membacakan amar putusan yang menentukan sah atau tidaknya KPU menganggap Taufik memenuhi syarat atau tidak mengikuti Pileg 2019.

Sebelumnya, Taufik dianggap tidak memenuhi syarat karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi seperti dia tidak dapat mencalonkan diri pada pileg oleh termohon KPU DKI Jakarta.

Apa Kata Sidang Majelis 

Menurut Puadi Ketua Majelis Sidang Komisioner Bawaslu DKI Jakarta menyatakan, Bawaslu DKi dalam menyikapi dalam hal sebagai mediator dan pihaknya bersifat netral.

Sesuai dengan keputsan KPU kami menindak lanjuti langkah bawaslu dengan persyaratan materl dengan melakukan registrasi, mediasi karena batasan itu hanya 2 hari proses mediasi dalam batas waktu 12 hari kerja.

Dalam mediasi tidak ada pembuktian selain mediasi tidak ada kesepakatan yang dilakukan antar keduanya. Karena tidak ada kesepakatan selanjutnya dilaksanakan Ajudikasi yang boleh di wakilkan oleh pengacara termohon dan pemohon, terangnya.

Dalam ajudikasi ada proses pembuktian pemberkasan, kita periksa kembali dengan mengajukan para ahli saksi dalam agenda termohon dan pemohon.

Sambung Puadi, dalam proses ajudikasi baik dari termohon dan pemohon untuk di lakukan menjadi kesimpulan pertimbangan hukum yang nantinya menjadi pertimbangan sidang majelis untuk kita gali baik termohon dan pemohon.

Ini intinya dalam sidang majelis ajudikasi. Apakah nantinya amar putusan sidang mejelis “menerima” KPU DKI harus menindak lanjuti karena amanah UU atau kalopun “menolak” karena ini bukan DCT (Daftar Calon Tetap) tidak bisa langsung ke PTUN.

Karena ini sifatnya berita acara bukan calon tetap putusan ini nantinya merupakan koreksi putusan sehingga bisa di ajukan ke Bawaslu RI, tentunya proses panjang.

Sambung Puadi, Bawaslu DKI tetap akan tegas dalam sidang menegakan keadilan pemilu. Kami tidak pernah main – main bahkan terpengaruh oleh siapapun sesuai “tag line” Bawaslu kami bersama rakyat mengawasi dan menegakan keadilan pemilu, jelas Puadi.

reporter : nanorame

Check Also

Sky Bridge Tanah Abang Ujian Pejabat Yang Terlibat Dalam Menuntaskan PKL

Jakarta, sketsimdonews – Menata “Sky Bridge’ (JPM) hingga kini masih polemik apalagi menjamin sterlitas kawasaan …

Watch Dragon ball super