Home / Artikel / Benarkah Anies Kecewa Resapan Anggaran DKI 2018 Hanya Mencapai 82%

Benarkah Anies Kecewa Resapan Anggaran DKI 2018 Hanya Mencapai 82%

Jakarta, sketsindonews – Menutup akhir tahun 2018 Pemprov DKI Jakarta mencapai serapan anggaran 82% tepatnya pada tanggal 31 Desember 2018 dengan capaian realisasi belanja daerah hanya terserap dari 82%.

Sepertinya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan merasa tidak puas atas kinerja SKPD, ini terbukti saat menyatakan ketidak puasan terhadap nilai serapan APBD 2018, ucapnya. (2/1)

Berdasarkan data dari Bappeda Provinsi DKI Jakarta, dari total APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar 83,26 triliun rupiah, realisasi penerimaan daerah Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2018 sebesar 61,29 triliun rupiah atau 93,14 persen dari target 65,80 triliun rupiah.

Sementara itu, untuk realisasi atau serapan belanja daerah per 31 Desember 2018 mencapai angka 61,59 triliun rupiah atau setara dengan 82,03 persen dari target APBD sebesar 75,09 triliun rupiah.

Secara persentase terlihat setara dengan tahun sebelumnya. Tetapi, jika dilihat dari jumlah anggaran yang dibelanjakan, mengalami peningkatan sebesar 10,53 triliun rupiah atau lebih besar 20,63 persen dari belanja daerah tahun 2017 yang hanya 51,05 triliun rupiah, ujar sumber Bapeda.

Dari sisi kualitas komposisi realisasi belanja, tahun 2018 lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari belanja pegawai yang berada di angka 27,79 triliun rupiah atau 81,54 persen, sementara tahun 2017 belanja pegawai sebesar 23,74 triliun rupiah atau 88,88 persen.

Ini berarti, secara persentase belanja pegawai mengalami penurunan 7,3 persen dari total APBD.

Di sisi lain, belanja modal/belanja publik mencapai 82,44 persen atau sebesar 33,81 triliun rupiah. Ini berarti mengalami peningkatan sebesar 4,6 persen jika dibandingkan dengan belanja modal pada 2017 sebesar 77,83 persen atau sejumlah 27,33 triliun rupiah.

Berdasarkan data tersebut, maka lebih banyak anggaran yang digunakan untuk pembangunan daripada yang digunakan untuk membayar gaji pegawai. Apalagi dengan kenaikan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar 10 triliun rupiah, kenaikan tersebut lebih digunakan untuk belanja pembangunan, bukan justru meningkatkan belanja pegawai.

Di samping itu, SILPA APBD per 31 Desember 2018 sebesar 9,70 triliun rupiah, lebih rendah dari Tahun Anggaran 2017 sebesar 13,16 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan, Pemprov DKI Jakarta mampu membelanjakan untuk kepentingan publik lebih baik dari tahun 2017.

Sementara komentar salah satu warga Jakarta Agus (45) sekaligus aktivis Jakarta mengisyaratkan, bahwa ada dugaan sikap Gubernur Anies tak puas sisi lain ada sesuatu di balik, kemungkinan Anies juga puas dengan adanya capaian sisa silpa mencapai 13,16 Trilyun justru bisa menjadikan agenda lain dalam melaksanakan proyek ABT dan peningkatan anggaran 2019 dan bisa saja menimbulkan dugaan kerawanan nantinya untuk di selewengkan, ungkapnya.

Selama ini Pemda DKI yang sudah bekerja sama dengan KPK seharusnya harus melakukam pendampingan dalam pencegahan korupsi bukan menunggu saat ada indikasi baru di lakukan, apalagi sudah terjadi korupsi.

Tambah Agus sisi lain kinerja Aspem DKI Jakarta drg. Artal Reswan W. Soewardjo juga untuk di pertanyakan  yang selama ini belum maksimal dalam mendorong peran SKPD dalam capaian unit mencapai diatas 85 % mengakibatkan ketidak puasan Gubernur atau sebaliknya Anies benar kecewa atau pura kecewa.

Faktor faktor lain juga menjadi penyebab lambatnya regulasi dan posisi jabatan di tubuh pemda oleh Gubernur Anies yang menjadi resapan anggaran tidak maksimal selain dugaan yang punya duit bisa di rampungkan untuk di lantik terutama bagi pejabat kelompok Ahoker.

Agus juga menambahkan, besarnya Silpa APBD TA 2018 menunjukan kelirunya kebijakan Gubernur Anies menetapkan pejabat eselon di SKPD dan mubazirnya kinerja TGUPP. Sebab TGUPP ditengarai sangat banyak menghambat realisasi program kerja SKPD, berdasarkan tidak paham peraturan terkait dan tidak paham membaca RPJMD-RPJP Provinsi DKI.

Maka sebelum melantik 11 eselon 2 SKPD lebih tepat dan bijak Gubernur Anies segera membubarkan dan atau mengganti seluruh TGUPP dengan kinerjanya selama 2018 sangat buruk.

reporter : nanorame

Check Also

Kader JKN Pelajari Soal Selisih Biaya

Jakarta, sketsindonews – Kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan mitra BPJS Kesehatan untuk berhubungan langsung …

Watch Dragon ball super