Home / Artikel / Bereskan Dulu Internal BKD DKI Sebelum Anies – Sandi Rombak Pejabat

Bereskan Dulu Internal BKD DKI Sebelum Anies – Sandi Rombak Pejabat

Jakarta, sketsindonews – Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta sebelum adanya mutasi dan rotasi pejabat bagi eselon II dan III untuk segera di restorasi. Hal ini diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menyarankan agar Gubernur Anies Baswedan terlebih dahulu memberskan internal Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sebelum melakukan mutasi besar-besaran mulai bulan April mendatang.

Pasalnya, di satuan kerja perangkat daerah (SKPD)  itu terdapat tiga komponen yang ditengarai tak hanya menjadi pemicu keresahan di kalangan pejabat eselon II dan III, tapi juga menjadi pemicu tidak terpenuhinya prinsip profesional dan proporsional saat terjadi mutasi di era Gubernur sebelumnya.

Ketiga komponen dimaksud adalah sekretaris, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir, dan Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur.

“Dari keluhan para pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov DKI yang saya serap, ketiga komponen yang dijabat pejabat eselon III itu diduga rawan patgulipat, sehingga persaingan di kalangan PNS setiap menjelang ada mutasi, menjadi tidak sehat,”  kata Amir saat bicara kepada sketsindonews.com.di Balaikota Jakarta, Rabu (7/3)

Persaingan tidak sehat itu terlihat dan ada indikasi dari adanya pejabat yang saling sikut, mendadak menjadi penjilat, dan sebagainya.

Sementara indikasi adanya patgulipat terendus dari banyaknya fakta tercecer dimana pejabat yang tidak lulus tes tetap dilantik untuk menduduki jabatan tertentu, sementara yang lulus tes justru tidak mendapat jabatan, pungkas Amir.

Selain itu, tak sedikit pejabat yang dilantik tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun pengalamannya, sehingga seorang camat yang kampiun di bidang pemerintah, dilantik menjadi pejabat di Dinas Teknis seperti di Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Bina Marga.

“Dampak dari pemutasian yang tidak profesional dan potisioning menjadikan kinerja SKPD yang menjadi jauh dari harapan, sehingga tidak heran jika di era Ahok-Djarot penyerapan APBD rata-rata berada di kisaran 60%,” tegas Amir.

Pengamat yang juga ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) itu meyakini, jika ketiga pejabat yang menduduki ketiga komponen itu tidak segera digeser, maka mutasi pejabat yang akan dilakukan Anies kemunginan akan mengulang kejadian di era sebelumnya.

Padahal, kata Amir, dengan target mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK untuk Pengelolaan Keuangan Daerah, Anies membutuhkan personel-personel yang tak hanga berpengalaman, namun juga kredibel dan kompeten di bidangnya.

“Maka mengganti pejabat itu mutlak harus dilakukan Anies sebelum melakukan mutasi,” tegas Amir.

Karena kepala BKD nya juga harus kredible dalam kembali menata internal terkait pejabat yang selama ini nilai assisgment hanya menjadi propapaganda bukan hasil nilai terukur bagi penempatan bakat dan profesi seorang pejabat diposisinya.

reporter : nanorame

Check Also

Anggota Dewan Kota Bukan Ngomong Infrastruktur Tapi Bagaimana Mendorong Kesejahteraan Warganya

Jakarta, sketsindonews – Calon Dewan Kota di seluruh wilayah DKI akan mengikuti seleksi tingkat Kota, …

Watch Dragon ball super