Back

Media Terpercaya

Bertemu Dengan Anggota Komisi III DPR RI, Sapari Terus Berjuang Demi Hak dan Martabat Anak Isteri

Jakarta, sketsindonews – Sapari mantan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya terus berjuang untuk Hak-haknya dan demi martabat Anak Isteri.

Setelah menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, baru-baru ini Sapari melakukan audiensi dengan anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman.

Kepada sketsindonews.com, diungkapkan bahwa audiensi yang dilakukan pada Rabu 12 Februari 2020 lalu tersebut membahas terkait dugaan adanya intervensi oknum pejabat Badan POM dan pihak lain yang membawa-bawa relawan Istana (RI-1) terhadap penanganan kasus tindak pidana Obat dan Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) PT. Natural Spirit Natural (D’Natural) di Surabaya yang diproses pro justicia oleh Sapari dan Tim PPNS BBPOM di Surabaya dengan SPDP 19 Maret 2018 dikirim ke Kejati Jatim melalui Korwas PNNS Polda Jatim, yang berakibat pencopotan Sapari sebagai Kepala BBPOM di Surabaya 19 September 2018.

“Pada prinsipnya Bapak Benny Harman mendukung sepenuhnya dan monitor kasus, beliau memberikan saran yang segera untuk ditindaklanjuti, diantaranya Somasi kepada Ka BPOM terkait masalah gaji yang menjadi “hak”, Laporkan ke Komnas HAM; membuat laporan ke Bareskrim Polri terkait Perbuatan Melawan Hukum; dan membuat gugatan perdata dan pidananya di Kepolisian,” papar Sapari, Senin (24/02/20).

“Bahkan beliau juga heran kok bisa gaji yang menjadi “hak”nya distop begitu saja,” tambahnya.

“Dan juga beliau akan memonitor laporan yang kami kirimkan ke Ketua Komisi III DPR R I bpk Herman Hery dan laporan yang kami kirimkan ke Wakil Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra bpk. Desmon J Mahesa. Dan beliau juga akan mendukung agenda audiensi di Komisi III DPR RI ketika nanti ada agenda RDP,” tutupnya.

Lebih jauh, Ia sangat berharap putusan kasasi di Mahkamah Agung yang dimohonkan oleh Ka BPOM Dr. Ir. Penny K Lukito dengan nomor 90 K/TUN/2020 tanggal 17 Januari 2020 atas putusan perkara nomor 294/G/2018/PTUN.JKT tanggal 8 Mei 2019 yang dimenangkan oleh Sapari, serta dimana dalam putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tanggal 12 September 2019 yang dimohonkan banding oleh Ka BPOM yang teregister nomor 226/B/2019/PT.TUN-JKT tanggal 29 Juli 2019 dengan putusan menguatkan atas putusan perkara nomor 294/G/2018/PTUN.JKT. mampu diputus tanpa ada intervensi.

“Dengan sangat hormat kepada Majelis Hakim di Mahkamah Agung RI dalam memutuskan kasasi sesuai hati nuraninya serta fakta dan data tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” harapnya.

“Dan juga erharap Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang memutuskan perkara nomor 146/G/2019/PTU.JKT tanggal 18 Juli 2018 yang dimohonkan banding oleh Tergugat Ka BPOM Dr. Ir. Penny K Lukito, MCP yang teregister nomor 55/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 4 Februari 2020, dengan putusannya sesuai hati nuraninya tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” tutupnya.

Sebagai informasi, Sapari berencana akan melaporkan perkara tersebut ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) besok, Selasa 24 Februari 2020.

(Eky)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.