Home / Berita / BIG Menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

BIG Menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Jakarta, sketsindonews – Badan Informasi Geospasial (BIG) mengadakan Forum Group Discussion (FGD) membahas tentang Undang Undang No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG), mengamanatkan bahwa pelaksanaan IG yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang maupun oleh badan usaha, harus memenuhi kualifikasi tertentu melalui proses sertifikasi. Termasuk Standar kompetensi profesional IG dituangkan dalam dokumen yang disebut SKKNI-IG (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang IG) dan KKNI-IG (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang IG). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Sari Pan Pacific hari Selasa (01/8).

Konsensus KKNI Bidang IG merupakan satu langkah penting dari sekian banyak langkah dalam rangka meningkatkan kualitas profesional bidang IG. Sekali telah menjadi konsensus nasional, maka dokumen KKNI IG ini akan menjadi milik masyarakat IG nasional. Kepala BIG dan Ketua Komite Akreditasi Nasional akan segera menetapkan KKNI IG sebagai standar nasional dan wajib diacu oleh semua pihak dalam sertifikasi profesi dalam bidang IG.

Kepala Badan Informasi Geospasial, Hasanuddin Z. Abidin menjelaskan, Kualitas standar bagi kompetensi profesional IG, baik berupa SKKNI IG maupun KKNI IG sangat menentukan dalam rangka peningkatan kualitas profesional IG.

Saat ini, Indonesia memiliki 8.500 orang yang bekerja di bidang informasi geospasial, dan dari jumlah itu 7.030 orang berlokasi di Jawa. Sementara perusahaan atau industri yang bergerak di bidang informasi geospasial berjumlah 107 dan lokasinya terpusat di Jawa.

Sementara itu jumlah ideal sumber daya manusia (SDM) di bidang informasi geospasial (IG) sekitar 31.500 orang.

“Penerapan sertifikasi profesi saat ini sudah menjadi suatu keharusan, baik untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan IG nasional maupun dalam menghadapi persaingan internasional. Saat ini, tenaga surveyor sudah dimulai pada tingkat regional ASEAN melalui kesepakatan para pimpinan negara-negara ASEAN yang disebut dengan MRA (Mutual Recognition Arrangement) on Surveying. Dalam MRA on Surveying, hanya surveyor yang memiliki sertifikat kompetensi yang dapat diterima sebagai surveyor ASEAN. Dalam hal ini, kualitas sertifikasi dan kompetensi surveyor setiap anggota ASEAN akan diuji di lapangan.” ucap Hasanuddin.

Hasanuddin melanjutkan, Konsensus KKNI-IG ini diharapkan dapat menghasilkan standar kualifikasi PROFESIONAL IG yang berkualitas tinggi. Untuk semua lini agar pembangunan nasional dapat mencapai tujuannya yaitu menghasilkan IG nasional yang tersedia secara lengkap, berkualitas, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Indonesia merupakan negara maritim yang sangat luas membutuhkan informasi geospasial yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama ini informasi geospasial masih dalam skala kecil hingga menengah, sekarang tuntutan nya adalah dalam skala besar untuk pemetaan detil tata ruang, pemetaan desa, perhutanan sosial, reforma agraria. Serta BIG akan mengeluarkan one certificate policy,” tutur Kepala BIG dihadapan peserta FGD.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya mengemukakan, tenaga PROFESIONAL IG nasional memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi dalam menghadapi persaingan global.

“Kalau bisa Indonesia menyerbu pasar dunia dengan SDM geospasial yang tersertifikasi dan terjamin kompetensinya dgn KKNI dan SKKNI” ungkap Bambang.

Hadir dalam kesempatan acara tersebut, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasil BIG Adi Rusmanto; Kepala BIG Hasanuddin Z. Abidin; Direktur Bina Standarisasi dan Program Kerja Kemenaker Sukijo; Kepala BSN Bambang Prasetya dan Direktur Lembaga Sertifikasi KAN Doni Purnomo.

(Edo)

Check Also

Viral !!!, Ibu Siksa Anak Batita, Ini Kata Erlinda

Jakarta, sketsindonews – Ketua Indonesia Child Protection Watch, Erlinda angkat bicara terkait video yang memperlihatkan perlakuan …

Watch Dragon ball super