Home / Berita / Borong Tiket Asian Games, KPK Harus Periksa Deputi Kementerian BUMN
Foto Tiket Asian Games. (Dok. Liputan6.com)

Borong Tiket Asian Games, KPK Harus Periksa Deputi Kementerian BUMN

Jakarta, sketsindonews – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi melalui siaran pers, Rabu (29/8) mengatakan bahaa banyak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang dituding KPK memborong tiket Asian Games 2018. Dimana maksud dari pemborongan tiket ini untuk di bagi bagi kepada para pejabat.

“Padahal seorang pejabat menerima tiket gratis itu tidak pantes dan sangat norak sekali, seorang pejabat negara itu gaji sangat mahal dari pajak rakyat dan juga mendapat fasilitas yang mewah dari negara. Masa untuk beli tiket saja, tidak punya duit dan minta gratis,” ujarnya.

Selanjutnya, menurut Uchok setelah ketahuan pemborongan tiket Asian Games oleh KPK, tidak seharus lembaga anti rasuah ini hanya menghimbau kepada para pejabat agar melaporkan kepada KPK, karena dianggap sebagai Gratifikasi korupsi.

“Yang harus dilakukan KPK adalah melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kepada pejabat negara yang menerima tiket Asian Games 2018 tersebut, karena kalau KPK tidak melakukan OTT tiket bagi pejabat, maka mereka tidak akan jera, dan tidak akan hilang tradisi bagi-bagi tiket diinternal kalangan pejabat,” tegasnya. “Kemarin ada isu tiket atau kartu tol gratis, dan hari ada tiket Asian Games,” tambah Uchok.

Untuk itu, meskipun KPK tidak melakukan OTT kepada para pejabat penerima kartis, dia memastikan bahwa CBA tetap meminta KPK untuk tetap melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi bagi-bagi tiket tersebut.

Sebab menurutnya, yang harus dilakukan KPK, bukan hanya Fokus sidiknya kepada sejumlah BUMN yang bagi-bagi tiket kepada pejabat negara tersebut.

“Tetapi untuk mengungkap kasus pemborongan tiket oleh BUMN, KPK harus segera memanggil pejabat-pejabat penting dan bertanggungjawab di kementerian BUMN seperti Imam Apriyanto Putro yang menjabat sebagai sekretaris kementerian BUMN, dan juga menjabat wakil Komisaris utama Bank Mandiri. Dan Juga memanggil  Hambra deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, dan juga menjabat sebagai Komisaris PT. Semen Indonesia,” tandasnya.

(Eky)

Check Also

Fokus Survey KHL, Said Iqbal: Gubernur Tidak Harus Tunduk Pada PP 78/2015

Jakarta, sketsindonews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kembali menegaskan, bahwa Gubernur …

Watch Dragon ball super