Home / Artikel / BUMD DKI Penermaan PMD Harus Diaudit BPK

BUMD DKI Penermaan PMD Harus Diaudit BPK

Jakarta, sketsindonews – Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menyarankan agar BUMD DKI penerima Penyertaan Modal Daerah (PMD) diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ada remcana BUMD DKI akan di alokasikan anggaran dengan penyertaan modal sebagai salah satu cara dalam mengembangkan bisnisnya.

Hal itu diutarakan Amir karena banyak BUMD Jakarta yang sudah menerima PMD tetapi tidak mengalami kemajuan dalam segi bisnis.

“Saya rasa itu jalan keluar terbaik, sehingga PMD itu untuk kepentingan publik,” kata Amir kepada awak media.

Ia mencontohkan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang telah menerima PMD sebesar Rp 3,4 triliun pada APBD-Perubahan 2017 tapi tidak tepat waktu pembangunan MRT dan juga Pengolahan Sampah dalam Kota (Intermediate treatment facility/ITF) di Sunter.

Selain itu, sebagai syarat bagi BUMD yang ingin menerima PMD yang saat ini masih dibahas oleh DPRD Jakarta dengan Pemda DKI Jakarta dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018.

Menurut Amir, PMD sangat diperlukan bagi BUMD untuk mengembangkan bisnis usaha. Namun, saat ini BUMD memiliki aset berbentuk tanah yang belum bersertifikat sehingga kesulitan untuk mengajukan pinjaman ke bank karena tidak ada jaminan.

“Kondisi BUMD di Jakarta masih sulit untuk mandiri badan usaha milik pemerintah daerah, bisa kredit di bank kalau mau perluas usaha”.

Cuman ini tidak bisa berjalan, dimana 99 persen BUMD DKI asetnya masih berbentuk tanah belum sertifikat sehingga belum ada jaminan untuk melakukan kredit ke bank,” jelasnya.

“Makanya kalau Pemda ingin mempertajam usaha BUMD tidak ada kata lain dengan melalui PMD,” lanjutnya. (5/9)

Diketahui, beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018.

Plt Kepala Badan Perencanan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Subagiyo mengatakan, nilainya hampir Rp 11 triliun.

“Untuk BUMD, PMD yang diajukan mencapai Rp 10,997 triliun,” ujar Subagiyo dalam rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih.

Subagiyo kemudian merinci BUMD apa saja yang mengajukan PMD. Berikut ini adalah daftar pengajuan PMD oleh BUMD beserta rencana penggunaannya.

Inilah Daftar BUMD Pemgajuan PMD 

1. PT Mass Rapid Transit (MRT) mengajukan sebesar Rp 3,6 triliun yang merupakan penerusan pinjaman. Pada APBD 2018, PT MRT juga mendapat PMD.

2. PT Jakarta Propertindo menambah PMD sebesar Rp 2,3 triliun. Rencananya digunakan untuk pembangunan LRT Fase 2 (Velodrome-Dukuh Atas) sebesar Rp 1,8 triliun dan penyediaan rumah DP 0 sebesar Rp 531 miliar.

Jika ditotal dengan yang diterima pada APBD 2018, PMD yang dialokasikan untuk Jakpro mencapai Rp 4,6 triliun.

3. PD PAL Jaya mengajukan sebesar Rp 235 miliar. Rencananya akan digunakan untuk pembangunan 6 lokasi mini komunal dan 2 interceptor di Kali Item dan pemasangan pipa air limbah dan instalasi IPAL kawasan TB Simatupang dan Thamrin.

4. PD Dharma Jaya mengajukan sebesar Rp 79,4 miliar untuk mendukung ketahanan pangan (penugasan distribusi daging bersubsidi dan pengadaan ternak sapi).

5. PT Food Station Tjipinang mengajukan PMD sebesar Rp 85 miliar untuk pembangunan jalan dan revitalisasi drainase di pasar induk.

6. PT Pembangunan Sarana Jaya mengajukan PMD sebesar Rp 935 miliar. BUMD ini memiliki banyak rencana penggunaan. PMD itu akan digunakan untuk pembangunan awal rumah DP 0 di Kelapa Village sebesar Rp 128 miliar. Kemudian juga untuk pembangunan awal rumah DP 0 di Lebak Bulus sebesar Rp 189 miliar.

Untuk pembebasan lahan dan pengembangan Sentra Primer Tanah Abang sebesar Rp 262 miliar. Terakhir, untuk pembebasan tanah dan pembangunan tower rusunami sebesar Rp 355 miliar.

7. PD Pasar Jaya mengajukan PMD sebesar Rp 166 miliar. Rencananya akan digunakan untuk pembangunan JakGrosir di 4 wilayah debesar Rp 99 miliar dan pembangunan pasar tematik sebesar Rp 66 miliar.

8. PDAM Jaya mengajukan sebesar Rp 1,2 triliun. PMD ini akan digunakan untuk pembangunan pipa distribusi dan retikulasi wilayah barat dan utara sebesar Rp 150 miliar.

reporter : nanorame

Check Also

Sky Bridge Tanah Abang Ujian Pejabat Yang Terlibat Dalam Menuntaskan PKL

Jakarta, sketsimdonews – Menata “Sky Bridge’ (JPM) hingga kini masih polemik apalagi menjamin sterlitas kawasaan …

Watch Dragon ball super