Jakarta, sketsindonews – Pada 19-21 April 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah menginisiasi pertemuan konsolidasi dengan pimpinan perguruan tinggi, organisasi massa, lembaga swadaya, media, pemuda, pemuka agama, lembaga survei dan lain-lain yang turur hadir dalam sebuah forum diskusi.
Pertemuan tersebut patut diapresiasi karena melibatkan masyarakat madani (civil society) untuk menyukseskan pilkada 2018 dan pemilu 2019. Apalagi diakhir pertemuan konsolidasi yaitu hari ini 21 April 2018 akan dilaksanakan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA.
Akan tetapi, penggunaan kata politisasi SARA, saya sangat keberatan. Hal itu, saya kemukakan dalam sidang komisi. Ungkapan yang sama, saya sampaikan dalam sidang pleno, tandas Musni Umar Sosilog dari Universitas Ibnu Chaldun.
Dalam pembahasan konsep deklarasi yang telah disiapkan oleh Steering Committee (SC) yang diberi judul “Deklarasi Tolak Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara,”, terjadi perdebatan yang sangat alot.(21/4)
Dalam respon saya tentang istilah atau akronim politisasi SARA, saya kembali menegaskan ketidaksetujuan penggunaan istilah tersebut.
Jka judul tersebut tetap dipaksakan, saya tidak akan ikut menandatangani deklarasi tersebut. Pernyataan saya dalam rapat pleno tadi malam didukung banyak pihak, tetapi ada juga yang tetap mendukung judul semula, tegas Musni lanjut.
