Home / Artikel / Coffe Warning : Apa Itu Ancaman Keruntuhan Peradaban Bangsa

Coffe Warning : Apa Itu Ancaman Keruntuhan Peradaban Bangsa

Jakarta, sketsindonews – Coffe Warning Indonesia Club (CWIC) di Hall Dewan Pers yang di hadiri para nara sumber (paktisi). profesi dalam diskusi publik kemaren banyak hal yang harus dicermati bagaimana menilai perjalanan bangsa hingga kepimpinan Nasional dalam mengarungi peradaban bangsa.

Banyak orang menilai dalam perjalanan demokrasi di Indonesia memproduksi pemimpin yang tak memiliki integritas dan miskin kenegarawanan.

Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionil telah turun derajatnya hanya menjadi pilar di era reformasi. Maka setidaknya perjalanan bangsa ini harus dikoreksi dengan segera agar kembali “On The Track” sesuai dengan filosofis bangsa indonesia UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Inilah cuplikan dan pendapat dari berbagai sumber dari narasi diskusi para tokoh, praktisi yang ikut dalam formula sikap dan pendapat yang di himpun sketsindonews. com hasil kutipan Hartsa Mashirul.(9/4)

Resume dan Narasumber

Haris Rusly Moti (Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998)

Apa yang sedang kita hadapi saat ini adalah sedang terjadi mutasi krisis ke dalam situasi yang makin kronis. Mutasi dari krisis kenegaraan menjadi krisis peradaban yang dapat meruntuhkan bangsa dan negara.

Kita sedang memasuki tahap makin membusuknya peradaban bangsa, setelah sebelumnya kita mengalami krisis kenegaraan.

Krisis kenegaraan atau kekacauan tatanan bernegara, ditandai oleh adanya benturan antar institusi negara, yang diakibatkan oleh tumpang tindih kewenangan antar institusi negara, baik vertikal maupun horisontal, baik pusat maupun daerah.

Sementara krisis peradaban yang ditandai oleh rusaknya moralitas dan hancurnya mental berbangsa. Ketika politik ditakar dengan duit semata. Persis seperti kata Emha Ainun Nadjib di acara Peringatan Malari 2018 di Yogyakarta, manusia merusak sistem dan sistem nya kembali merusak manusia.

Rahman Toha (Sekjen KA – KAMMI)

Kepemimpinan basis pemahaman yang mengerti Indonesia sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan arus potensi-potensi konflik untuk yang justru dapat mengganggu eksistensi Indonesia. Sejak Pemerintahan Jokowi memimpin dia membangun stabilitas kekuasaan.

3 (tiga) hal yang perlu dibangun untuk menghalau potensi kegagalan negara:
Pertama, konsolidasi ekonomi

Kedua, membangun pola ekonomi lebih adaptif dan lebih pro kesejahteraan rakyat

Ketiga, rakyat harus lebih aktif menghadapi situasi global.

Natalius Pigai (Pegiat HAM)

Kita baru berbicara pada hal-hal sepele makanan dan minuman dan ini memang penting, tapi jauh lebih penting bagaimana membangun “nation” and “character building” sebagai komunitas bangsa dan negara.

Pancasila tidak dapat dijadikan pilar karena Pancasila adalah filosofi groundslag. Tapi pemimpin kita menempatkan Pancasila sama dengan pilar-pilar lain seperti pilar ekonomi, pilar budaya budaya, pilar ini itu. Karena tanpa pondasi, bangsa kita mengalami goncangan-goncangan.

Pernyataan Jokowi bahwa menjauhkan Tuhan dari negara itu mengancam pemikiran mayoritas kaum intelektual Islam. Itu problem serius yang sekarang masih dalam perdebatan terkait dengan Ketuhanan YME.

Ketuhanan YME membuka seluas-luasnya bagi setiap orang menjalankan arah spiritualitas yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan.

Distribution of justice dan distribution of power itu terjadi melalui proses demokrasi yang baik, jujur dan adil. Kedaulatan seorang pemimpin itu bukan kedaulatan pribadi. Negara mengalami kesulitan distribution of justice, distribusi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

Infrastruktur hanya memberi kesempatan kerja sedikit dan uangnya masuk ke kantong-kantong oligarki yaitu kantong asing dan aseng, tetapi kesempatan kerja tidak tercipta di lapangan.

Dewi Kartika (Konsorsium Pembaharuan Agraria)

Lahirnya UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 itu artinya ada kesadaran para pendiri bangsa bahwa salah satu krisis ketika Indonesia merdeka itu adalah harus mengatasi krisis agraria tersebut. Karena pada masa itu, pasca masa kolonial Belanda seluruh kekayaan alam terutama sumber-sumber agraria baik sektor kehutanan maupun perkebunan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta Belanda waktu VOC.

Dalam UUPA para pendiri bangsa mengamanatkan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, tanah bukan hanya dilihat sebagai bahan properti yang dapat diperjualbelikan bahkan dikuasai secara berlebihan atau melakukan monopoli terhadap sumber-sumber yang ada di Indonesia khususnya tanah.

Sehingga negara mempunyai hak mengatur peruntukan, penggunanan, penguasaan, pemeliharaan berkelanjutannya dengan prinsip-prinsip Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Sebesar 95, 76% tanah di Indonesia dikuasai swasta. Dari 42 juta hektar lebih sudah dikeluarkan ijinnya dalam bentuk HPH, sosial forestri, kemudian dalam bentuk pinjam kawasan hutan dsb termasuk ijin tambang dsb. Sisanya 4% dikuasai oleh rakyat, 1 untuk kepentingan umum.

Di Jawa memiliki ketimpangan kronis. Dampaknya dari pertumbuhan ekonomi yang difokuskan di Jawa, dampaknya terhadap masyarakat miskin itu sangat terasa. Hal ini juga dampak dari liberalisasi agraria. Problem perkebunan, pada tahun 2017 Kementerian ATR mengidentifikasi bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan perkebunan menelantarkan lahan seluas 2 juta ha lebih.

Diberikan ijin, tetapi secara fisik ditelantarkan. Sedangkan komposisi pengaturan 70% dibawah Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, 30% di bawah Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Pembagian sertifikat itu tidak ngibul, tapi karena ini diklaim dari target 9 juta hektar yang seharusnya ada prioritas penerima manfaat, sehingga ini perlu dikritisi bersama.

Dan ini tak dapat dikatakan reforma agraria karena bagi-bagi sertifikat itu adalah tupoksi BPN, sudah sewajibnya pemerintah mensertifikatkan seluruh tanah-tanah milik warga negara Indonesia, itu sudah tugas harian rutin, sudah ada di APBN nya bahkan seharusnya gratis.

Sertifikasi dalam konteks reforma agraria berbeda, karena yang harus diprioritaskan adalah petani-petani kecil, petani-petani gurem petani-petani yang berada di dalam konflik agraria, yang wilayahnya mengalami situasi ketimpangan.

Pada tahun 2017 ada 659 konflik agraria, pada tahun 2016 ada 450 konflik agraria di seluruh Indonesia yang tiap tahun terus meningkat. Dalam tahun 2017 ada 592 korban kekerasan dan kriminalisasi konflik agraria, 359 ditangkap karena memperjuangkan hak atas tanah, 224 dianiaya, 13 tewas di lokasi-lokasi konflik, 6 tertembak.

Cara-cara represif dalam menangani konflik agraria. Hukum pertanahan di Indonesia masih bersifat hukum positif. Kalau tidak pegang sertifikat artinya ilegal. Bayangkan, kalau seluruh warga negara Indonesia yang ada di pedesaan, di pedalaman, masyarakat adat, artinya mayoritas itu semua masyarakat ilegal.

Padahal dalam UUPA hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak pemilikan dan penguasaan atas tanah.

Warga negara asing atau badan usaha asing hanya diperkenankan untuk hak pakai atau hak sewa, tetapi yang terjadi adalah kebalikannya.

Ada kontradiksi kebijakan, satu sisi politik kerakyatan atau reforma agraria di sisi lain ada agenda-agenda yang bertabrakan dengan spirit atau prinsip-prinsip reforma agraria khususnya keadilan sosial.

Sedangkan pembangunan infrastruktur, mal, properti, Meikarta, kereta api cepat, dsb lebih masif cara kerjanya, sedangkan agenda kerakyatan reforma agraria pada tahun 2017 mandek.

Said Iqbal (Presiden KSPI)

Keadilan sosial bagi buruh tidak pernah didapatkan selama Indonesia merdeka. Faktanya mudah, kalau di buruh adalah gini indeks atau gini ratio mengukur pendapatan tinggi pendapatan terendah. Kalau angka gini indeks atau gini ratio melebar, maka gab kaya orang miskin melebar.

Kalau hal ini melebar, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak ada. Berarti social justice for half people, hanya bagi sebagian orang saja. Majalah Forbes 2017 mencatat 10 orang terkaya di Indonesia angka kekayaannya bertambah ratusan triliun.

Bahkan beberapa orang Asia bertambah di lingkaran 500 orang terkaya di dunia. Termasuk salah satunya orang-orang kaya baru di Indonesia. Hal ini menjadi aneh karena menunjukkan gap di Indonesia.

Pada saat bersamaan di tahun 2017 terjadi gelombang PHK 3x di perusahaan pertambangan, farmasi, perminyakan, otomotif, elektronik, tekstil. Penguasaan tanah di 0,35% orang kaya di Indonesia.

Bagaimana mungkin seorang Sinar Mas Group Eka Tjipta Wijaya ngemplang BLBI maling pajak yang kemudian diampuni dengan tax amnesti, menjadi kekayaan aset tanahnya 5 juta hektar yang setara dengan 50 miliar meter persegi. Bila setiap buruh punya rumah tipe 21 meter persegi, kalau benar data tersebut seperti dilansir beberapa teman dan PBB pun data 0,02 % orang menguasai 74 % tanah, berarti ada 900 juta buruh yang akan memliki tipe 21.

Sedangkan Indonesia hanya 260 juta, ditambah orang Malaysia masih lebih, ditambah orang Singapura masih lebih, ditambah se ASEAN masih lebih tanahnya.

Masuknya unskill workers sangat mudah karena adanya visa bebas, hal ini tidak tercatat apakah wisatawan atau pekerja. Di beberapa daerah, Pulo Gadung yang terdekat ditemukan pekerja asing sebagai sopir vorklift.

Dan masih banyak kelonggaran-kelonggaran dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Ini bukanlah rasis tetapi ini adalah kedaulatan negara kita yang telah diinjak-injak hak rakyatnya. Dengan catatan yang diperoleh lebih dari 1 juta tenaga asing dari Cina. Perubahan dunia yang akibatkan eksploitasi manusia semakin kuat.

Batas negara terlampaui akibat perubahan dunia. Perubahan digital melalui shifting berlangsung cepat. Revolusi industri: future world. Setelah digital ekonomi mulai settle, proses pengerjaan barang dengan menggunakan selain manusia sehingga berakibat PHK besar-besaran karena digantikan robot. Sistem kedaulatan direnggut dengan revolusi digital ini.

Bhima Yudhistira Adhinegara (Ekonom Muda INDEF)

Ada 5 (lima) hal yang menjadikan kita beresiko menjadi negara gagal:

Pertama, persoalan daya beli masyarakat

Nilai tukar petani anjlok sehingga daya beli terkoreksi, upah riil buruh tani turun 3% artinya pendapatan buruh tani terkoreksi terus dengan inflasi.

Daya beli masyarakat tidak turun menurut pemerintah yang katanya beralih atau shifting ke online adalah fatal. Fakta e-commerce bahwa jual beli online hanya 1%, 80 % lebih yang belanja di pasar tradisional dan sisanya adalah belanja di pasar modern.

Revolusi Industri 4.0 di Indonesia belum terjadi dan belum ada investasi robotisasi Indonesia, sehingga investasi masuk sektor jasa bukan sektor manufaktur. E-commerce, fintech, transportasi online, yang terjadi adalah revolusi jasa tidak ada penyerapan tenaga kerja. Jadi, penyerapan tenaga kerja menurun, daya beli masyarakat tertekan, konsumsi rumah tangga di bawah PDB. Hal ini indikasi negara dapat mengalami failed state.

Kedua, persoalan hutang

31% penerimaan pajak habis untuk membiayai bunga dan cicilan pokok hutang, yang tiap tahun kita harus membayar 480 triliun cicilan pokok plus bunga hutang. Artinya bila hutang kita makin membengkak, secara nominal bertambah lebih dari 1000 triliun dalam 3 tahun terakhir maka yang akan terjadi adalah ruang fiskal makin sempit, APBN makin terkuras untuk bayar hutang.

Padahal pembayaran hutang adalah melalui pajak, implikasinya pajak pasti dinaikkan. Sampai 2050 data dari Kementrian Keuangan, kita masih ada tanggung jawab untuk membayar hutang jatuh tempo.

Ketiga, persoalan impor

Banyak mal-administrasi terkait impor oleh menteri perdagangan oleh BPK.

Kempat, ketimpangan sosial

Ketimpangan pasca reformasi tahun 2000 rasio gini 0,3 sekarang tahun 2017 0,39. Dari Forbes 50 orang terkaya di Indonesia, 9 orang pribumi Muslim. Bagaimana hal ini tidak menjadi persoalan SARA, konflik horisontal sehingga keluar lagi isu minoritas-mayoritas.

Kelima, stabilitas keuangan

Saat ini adalah tahap paling fatal. Pemerintah hanya mendengarkan suara investor, tidak mendengar rakyat yang mengkritisi kebijakan pemerintah saat ini. Stabilitas sistem keuangan Indonesia dari lembaga kredit rating internasional, bahwa kredit rating surat hutang piutang. Kalau selama ini kita hanya fokus pada hutang pemerintah adalah salah besar.

Resiko terbesar yang berbahaya adalah hutang BUMN karena investor mencermati ke sana. Infrastruktur tidak cukup dengan APBN dan hutang pemerintah, sehingga dipaksa harus berhutang baru dengan nama-nama keren seperti Komodo Bond.

Akibatnya dipercepat tapi kinerja keuangannya malah turun, cash flow dari BUMN Karya rata-rata dari 4 BUMN karya minus 3 triliun tahun 2017 statistik di bursa. Kalau BUMN mengalami gagal bayar akan menimbulkan maka akan menciptakan efek tidak langsung kepada BUMN karena hutang tadi akan ditanggung oleh APBN. Dari warning tersebut diatas akan menjadi sangat berbahaya karena riskan terjadi failed state.

Pendeta Hariman Patianakotta (Pendeta Gereja Kristen Pasundan)

Persoalan negara Indonesia ada beberapa hal persoalan yang tak pernah tuntas

Pertama, korupsi

Sense of crisis responsibility, memanggil untuk segera bertindak. Persoalan bangsa kita korupsi. Imperium Romawi hancur salah satunya adalah dikarenakan korupsi. Ini menjadi perhatian kita semua sehingga kita tempatkan menjadi extraordinary crime. Akan tetapi proses pemberantasan korupsi tidak semudah ungkapan tersebut.

Sebab korupsi di negara Indonesia terjadi masif, banyak institusi pemerintahan hingga merasuk pada institusi keuangan.

Kedua, politisasi SARA

Momentum jelang pilkada agama atau suku dipakai sebagai instrumen untuk meraih kekuasaan walau secara sosiologis itu sangat dimungkinkan.

Ketiga, ancaman kemiskinan dan kekerasan

Kemiskinan yang dialami dan dijalani masyarakat sehari-hari menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan. Pancasila bila dilihat tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembebasan terhadap diri kita masing-masing seperti halnya membunuh rasa rakus atau tidak puas dalam diri. Seperti halnya penguasaan lahan yang sangat besar. Cerminan rasa rakus manusia dengan adanya kelompok yang sangat kecil dari sisi jumlah tapi menguasai aset dalam kehidupan.

Sidratahta Mukhtar (Peneliti Sosial CESFAS)

Kegagalan negara bahwa negaranya adalah terlalu lemah, tidak pernah menyiapkan diri untuk di masa mendatang. Dari sisi wilayah, kalau kita melihat Indonesia harus melihat dalam kacamata peradaban yang besar. Dalam pertemuan Asia Afrika, salah satu dosen menyamar sebagai wartawan untuk mengetahui Konferensi Asia Afrika.

Menurut dia bahwa Pancasila di copy paste untuk dijadikan sebagai sikap bersama bangsa-bangsa di Asia Afrika untuk merdeka. Hal ini yang membuat Amerika ketakutan dengan ideologi Pancasila, yang menurut mereka Pancasila merupakan hasil kajian peradaban Jawa dan beberapa etnik lainnya, dan menjadi perekat bagi bangsa Indonesia. Revitalisasi Pancasila dicmasa kini dibutuhkan guna menghadapi persoalan-persoalan bangsa ini.

Salah satunya hal yang menyebabkan runtuhnya negara dikarenakan elite korupsi. Sedangkan demokrasi kita saat ini sangat mahal sehingga mengakibatkan korupsi. Oleh karenanya demokrasi Indonesia harus dievaluasi kembali.

Ubedilah Badrun (Akademisi UNJ)

Rezim ini terlihat lebih senang dikendalikan oleh mafia, dalam teori politik disebut oligarki. Dalam hal ini, hasil dari penelitian yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dihambat bahkan tidak dilanjutkan kembali. Kalau negara tidak berbasis riset, diyakini akan mengalami terus penurunan.

Sistem politik kita saat ini tidak efektif, sehingga kemudian tidak mempunyai kapabilitas untuk maju. Dalam perspektif politik, untuk menjadi negara maju kita tidak cukup hanya dengan menggunakan satu sistem politik demokratis, tetapi dunia dan negara itu maju sesungguhnya yang mereka gunakan adalah sistem politik efektif. Faktanya, di Inggris ada namanya Majelis Tinggi di mana 800 orang diangkat tidak melalui pemilihan.

Donald Trump terpilih menjadi presiden hanya sekitar 258 orang yang memilih, bukan jutaan orang Amerika. Mereka menggunakan electoral college. Pertanyaannya, “where is democracy, di mana demokrasi?

Selanjutnya, China. Mereka tidak menggunakan demokrasi disana hanya ada satu partai. Ketiga fakta negara tersebut menggunakan sistem politik efektif.

Jakarta adalah contoh demokrasi yang tidak fair karena 5 wali kota dan 1 bupati dipilih gubernur, bukan rakyat. Lalu kenapa sistem demokrasi yang dilaksanakan sekarang tidak dirubah saat pemilihan demokratis secara langsung. Demokrasi yang cocok di Indonesia adalah demokrasi kolektivisme, yaitu demokrasi Pancasila.

Salamuddin Daeng (Peneliti Ekonomi Politik AEPI)

Kepentingan pemerintah dan rakyat antagonistik ketika harga minyak yang diinginkan pemerintah naik, rakyat menginginkan turun. Perbedaan keinginan antara rakyat dan pemerintah selalu berbanding terbalik. Hal ini akan menuju pada keruntuhan bangsa kita.

salam NKRI..
reporter : nanorame

Check Also

Kisruh : Dinas UMKM DKI Hambat Kemajuan Kosti Jaya

Jakarta, sketsindonews – Manajemen perusahaan angkutan taksi Kosti Jaya merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil …

Watch Dragon ball super