Back

Media Terpercaya

Curhat Kuasa Hukum Djoko S Tjandra

Jakarta, sketsindonews – Kabar keberadaan buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko S Tjandra di Indonesia.

Kontan membuat Anita Kolopaking sebagai kuasa hukumnya merasa tidak nyaman buah dari pemberitaan Joko S Chandra. “Saya dibuat repot dengan pertanyaan yang tidak ada henti-hentinya dan terganggu pekerjaan saya,” kata Anita Kolopaking kepada sketsindonews, Rabu (15/7/20) siang.

Menurut Anita, firmanya tidak hanya mengurusi kasus Joko S Chandra saja. Melainkan juga aneka ragam perkara yang lebih pelik dan sangat membutuhkan konsentrasi tinggi, membutuhkan perhatiannya.

“Pekerjaan sy bukan hanya urus Joko Tjandra. Jadi hub Andy lawyer kami saja,” pungkasnya.

Seperti sudah diketahui Djoko Tjandra pada 8 Juni 2020 mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Djoko Tjandra telah kabur dari Indonesia sejak 2009 dan terakhir telah menjadi warga negara PapuaNugini.

Sebelum mengajukan PK, Djoko Tjandra terlebih dahulu mengurus KTP elektronik di Kelurahan Grogol, Jakarta Selatan. Imbas dari terbitnya KTP-el tersebut, Lurah Grogol Selatan Asep Subahan dinonaktifkan dari jabatannya, dan kasus tersebut tengah diselidiki oleh Inspektorat DKI Jakarta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan pelayanan penerbitan KTP elektronik bagi warga DKI Jakarta secara lebih cepat karena ketersediaan blanko KTP yang dilengkapi dengan sistem yang baik dan jaringan yang kuat.

Namun perlu diketahui pula, sistem Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi DKI Jakarta, tidak tersambung atau terintegrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Administrasi Hukum Umum dan Imigrasi.

Sesuai kewenangan integrasi sistem instansi vertikal, berada di Kementerian Hukum dan HAM dengan Kemendagri sehingga pemerintah daerah belum mampu melaksanakan pengawasan terhadap mobilitas penduduk antarnegara dan tidak mendapatkan pemberitahuan terkait status kenegaraan seseorang.

(Sofyan Hadi)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.