Home / Berita / Dalam Persidangan, Mantan Pejabat OJK Sebut-sebut Petinggi PT Bank Bukopin Tbk

Dalam Persidangan, Mantan Pejabat OJK Sebut-sebut Petinggi PT Bank Bukopin Tbk

Jakarta, sketsindonews – Tiga nama petinggi PT Bank Bukopin Tbk disebut-sebut ikut dalam pertemuan antara Terdakwa Dadang Ibnu Wirantoko.

Hal tersebut dikatakannya dalam persidangan kasus dugaan gratifikasi pemberian rekomendasi Bank Bukopin sebesar Rp7,4 miliar di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Rabu (3/2/21).

Pemberian rekomendasi itu lakukan tatkala Dadang tengah bertugas melakukan audit investigasi di Kantor pusat PT Bank Bukopin Tbk Surabaya pada Maret 2019.

“Saat itu kami mendapatkan tugas dari pimpinan OJK Jakarta untuk melakukan audit investigasi kepada Bank Bukopin Surabaya,” ucap Dadang.

Sebagai Ketua Tim, ia melanjutkan, setibanya di Surabaya dirinya bersama tiga rekannya, yaitu saksi Novri Rulyasri dan saksi Taruli Elizabeth Ambar Palupi dan saksi Sherlly Fransiska S. Menelisik pemberian kredit dan likuiditas Bank Bukopin posisi 31 Desember 2018 dan Maret 2019, khususnya soal kredit macet.

“Kami fokuskan pemeriksaan pada kredit macet Yang Mulai,” tutur dia.

Dari 31debitur itu sebut Dadang, sebanyak 22 debitur aktif dan 9 debitur macet. Tim pemeriksa kemudian melakukan uji validitas ke lapangan dengan sampling 5 debitur. Salah satunya yakni PT Arta Lima.

Namun dari hasil temuan tim pemeriksa dilapangan, oleh Dadang sebagai Ketua Tim. Tidak dimasukan ke dalam laporan hasil pemeriksaan OJK, dengan alasan karena keterbatasan waktu. “Meski saat itu anggota tim kami, Sherlly Fransiska S. menawarkan diri untuk memasukan data hasil pemeriksaan,” aku dia.

Saat di Kota Surabaya pada Maret 2019, dirinya mengaku melakukan pertemuan bersama almarhum Lalu Azhari dan saksi Agny dan Hari Wurianto selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Bukopin Tbk.

Dari pertemuan itu kata Dadang, almahum Lalu Ashari meminta bantuan agar PT Arta lima tidak dimasukan dalam laporan hasil investigasi OJK. “Dan faktanya memang sudah macet,” ucap dia lagi.

Dalam pertemuan berikutnya, Dadang dihadapan Ketua Majelis Hakim Rosmina SH MH, agar mereferensikan PT Pilar Mars Pratama atau PT PMP kepada Mikrowa Kirana. Referensinya adalah mengenai surat pengajuan pinjaman PT PMP sebesar Rp10 miliar.

Kemudian pinjaman dari Bank Bukopin pun cair senilai Rp7,4 miliar. “Dari pinjaman itu saya mendapatkan total Rp311 juta,” terang Dadang.

Salah satu anggota majelis hakim sempat mengajukan pertanyaan soal PT PMP yang telah mati suri namun masih mendapatkan pinjaman bank. “Bagaimana mungkin perusahaan yang sudah mati suri dan miskin finansial tetapi bisa mendapatkan pinjaman?,”. Dadang berdalih karena ada proyek pertambangan nikel di Sulawesi sehingga bisa disetujui pihak bank. “Karena kami ada proyek tambang nikel Pak Hakim,” elak dia.

Padahal menurut anggota majelis hakim data perusahaan PT PMP bergerak dibidang advertising. “Itu karena posisi saudara sebagai pemeriksa OJK. Sehingga pihak bank mengabulkan pinjaman itu,” tutupnya.

Persidangan berikutnya Jaksa Penuntut Umum Herlan J Butar-Butar dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan mengajukan requisitor pada17 Februari 2021.

(Sofyan Hadi)

Check Also

Prajurit LANTAMAL III Jakarta Tingkatkan Kemampuan Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Di Laut

Jakarta, sketsindonews – Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III …

Watch Dragon ball super