Back

Media Terpercaya

Diduga Bangun Villa Di Wilayah Hutan, AMSUB Minta KPK Tangkap Artis ‘NS’

Jakarta, sketsindonews – Seorang artis ibu kota berinisial NS disebut-sebut menjadi pengelola sebuah Villa di Wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Sumatera Utara (Sumut).

“Proses Secara Hukum Pengelola Villa Terario yang berinisial NS yang merupakan artis Ibu Kota, Yang diduga membangun diatas lahan hutan TNGL di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara,” tertulis pada sebuat alat peraga, saat Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB) melakukan aksi di depan gedung KPK, Rabu (10/2/21).

Bahkan dalam orasinya, Amalia Siska Lubis juga meminta kepada KPK agar menangkap pengelola Villa yang berada di Tangkahan Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumut.

“Karena membangun diwilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang merupakan salah satu artis Ibu Kota yang berinisial NS,” tegasnya.

Seperti diketahui, AMSUB melakukan aksi di depan gedung KPK, dengan tujuan agar KPK melakukan tindakan atas dugaan perambahan atau alih fungsi hutan di Sumatera Utara (Sumut) oleh oknum-oknum setempat.

Melalui orasinya, Perwakilan AMSUB, Amelia Siska Lubis secara tegas berharap agar KPK segera memeriksa Kepala BKSDA Provinsi Sumut, karena dugaan kelalaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain fungsi pengawasan, pembeliaran, diduga gratifikasi sehingga dapat merugikan Negara.

“Para penggarap dengan leluasa serta ugal-ugalan dalam menguasai lahan kawasan Hutan Konservasi Swaka Margasatwa Karang Gading Timur Laut Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak dan Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara,” ungkapnya Amalia yang juga menambahkan, “Menurut hemat kami berdasarkan investigasi, Kepala BKSDA tidak dapat melakukan tindakan pencegahan dan tidak dapat menyelesaikan masalah perambahan hutan konservasi SM Karang Gading sampai saat ini.”

Hal tersebut menurutnya, seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan.

Kemudian, kata Amalia, pada saat Ketua DPRD Deli Serdang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diminta oleh AMSUB untuk menyelesaikan permasalahan Alihfungsi Hutan SM Karang Gading, Ketua BKSDA tidak menghadiri RDP tersebut.

Masih dalam orasinya, diharapkan juga KPK memeriksa Kepala Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, karena diduga telah mengetahui pengusaha penguasaan perambahan hutan SM Karang Gading.

“Penggarap mengatasnamakan kelompok tani dan pribadi yang menggarap kawasan hutan,” ungkapnya.

(Eky)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.