Back

Media Terpercaya

Dinyatakan Pailit, Komisaris PT. Harmas Jalesveva Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Jakarta, sketsindonews – PT. Harmas Jalesveva yang merupakan pengelola One Bell Park Mall, The Aspen Apartment dan Admiralty Residence angkat bicara terkait isu kepailitan yang diberitakan beberapa hari terakhir.

Diketahui hal tersebut bermula dari adanya permasalahan dengan dua kreditur yang disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta.

Dimana perjanjian perdamaian PT. Harmas Jalesveva dengan kreditur disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 55/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst namun dibatalkan berdasarkan putusan Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana melalui pembatalan tersebut Pengadilan menyatakan bahwa PT. Harmas Jalesveva Pailit.

Menurut Kuasa Hukum PT. Harmas Jalesveva Wahab Abdillah keputusan kepailitan tersebut sangat janggal, mengingat tidak ada tagihan utang antara kliennya dengan pemohon.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang yang berisi ‘Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau dua kreditornya‘ dan Pasal 8 ayat (4) yang berisi ‘Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.’

“Ini aneh, kami tidak punya hutang yang harus kami penuhi,” ujar Presiden Komisaris PT. Harmas Jalesveva Karna Brata Lesmana kepada Wartawan, Selasa (16/6/20) menyambung pembahasan kuasa hukumnya.

Pemohon Tidak Mempunyai Legal Standing

Wahab kembali menjabarkan bahwa dari dua pemohon yang bersengketa dengan PT. Harmas Jalesveva, Pemohon I tidak mempunyai tagihan berupa nilai uang jatuh tempo, justru pemohon I menurutnya belum melunasi biaya administrasi pada saat penyelesaian pembangunan.

“Lalu, pemohon II tidak mempunyai legal standing dalam perkara pembatalan perjanjian perdamaian karena nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam perjanjian Homologasi berdasarkan putusan niaga Nomor: 55/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst,” ungkapnya.

Perjanjian Damai

Selama menjalankan pelayanan terhadap konsumen, Karna Brata Lesmana memastikan bahwa pihaknya menjamin 100% terhadap pihak-pihak yang telah membeli atau yang telah menghuni aset PT. Hamas Jalesveva.

Untuk itu, dia juga memastikan bahwa selama perjanjian damai berlangsung tidak ada kendala. Bahkan dia mengakui bahwa pihaknya memohon agar Pemohon mau menerima unit.

“Seandainya pun pemohon meminta uangnya kembali, PT. Harmes sudah siap, namun selalu tidak ada jawaban,” ungkap Karna.

Lebih jauh, kejanggalan lain yang dari pemohon, ungkap Karna adalah permintaan Surat Layak Fungsi (SLF) yang bukan merupakan point-point dalam perjanjian pengesahan perdamaian sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 55/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada tanggal 4 Juni 2018 lalu.

“SLF itu kewenangan Pemda, dan kami sudah ajukan ke Pemda, tidak ada masalah,” katanya.

Proses Hukum Berlanjut

Kembali menambahkan, Wahab mengatakan dengan semua kejanggalan tersebut, seharunya Pemohon mengajukan Perdata bukan Kepailitan

“Harusnya pemohon itu bukan mengajukan ke Niaga tapi ke Perdata,” ujarnya.

Lalu terkait status Pailit, dia mengatakan hal tersebut masih harus melalui proses Kasasi yang sudah didaftarkan pada tanggal 15 Juni 2020 dengan Nomor Register 25 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 02/Pst.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor: 55/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst

Terakhir, dengan masih berjalannya proses hukum, Karna Brata Lesmana menghimbau pihak-pihak yang mencoba menguasai aset PT. Harmas Jalesveva akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Kepada pihak-pihak yang mencoba menguasai asset PT. Harmas Jalesveva secara sepihak, maka akan menghadapi langkah-langkah hukum, baik pidana, perdata atau upaya hukum lainnya yang diperbolehkan menurut Undang-undang,” tutup Karna sambil menunjukkan surat pernyataan dukungan dari berbagai pihak yang juga telah membeli unit apartemen kepada PT. Harmas Jalesveva.

(Eky)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.