Back

Media Terpercaya

Diskusi LMK dan Dekot Jakarta Pusat, Persepsi Pergub 119 Penafsiran Berbeda Kebijakan Oleh Lurah

Jakarta , sketsindonews – Pertemuan silaturahim dalam penguatan kelembagaan antara anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan Dewan Kota Jakarta Pusat dalam diskusi publik terkuak berbagai permasalahan salah satunya pandangan persepsi Pergub Nomor : 119 Tentang Operasional dan dukungan kelembagaan oleh pihak Kelurahan dalam kebijakan oleh Lurah sangat berbeda yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih, Minggu (08/03/20).

Pergub ini banyak disikapi berbeda oleh para Lurah terkait subsatnsi Pergub tersebut sehingga menimbulkan tanda tanya Anggota LMK kaitan operasional, ujar Deny (45) Anggota LMK Pegansaan.

“Tadi jelas ada juga Kelurahan berani lakukan split anggaran itu bisa dialihkan peruntukan untuk RW, ini kan sama saja melanggar Pergub,” tandasnya.

Pemanfaatan ini jelas kita memiliki hak atas penguatan itu selain transparansi perlu dilakukan oleh seluruh Lurah, larena kami diatur dalam perda LMK sesuai DPA anggaran.

Beragam tanggapan Anggota LMK tentunya menjadikan satu indikator kalo para setiap Lurah dalam Tata Kelola keuangan kadang menyalahi aturan ketetapan karena diangap kami bagian kemitraan serta pelengkap, itu tak boleh terjadi persepsi itu, biar bagaimanapun kami dipilih oleh warga masyarakat, tegas Deny.

Dilain pihak Wakil Ketua Dewan Kota Jakarta Pusat Nasirman Chaniago mengatakan, kalo hak anggaran LMK lalu terjadi split alokasi dialihkan untuk RW itu tidak benar, ikuti saja DPA yang ada tanpa harus membuat macam – macam untuk dikeluarkan sehingga tak memunculkan praduga negatif ditengah masyarakat, ungkapnya.

Dede Sulaeman Ketua Dewan Kota menambahkan, dalam pertemuan ini menjadikan kami memiliki tugas untuk nantinya kita sampaikan ke Walikota Jakarta Pusat, bila ini tejadi.

“Jangan pula Lurah lebih nurut sama RW dibandingkan dengan tokoh masyarakat atau tokoh pemuda, padahal warga kritis sebenarnya menjadi mitra paling baik, dibandingkan orang tidak tahu aturan justru menjerumuskan akuntabilitas.”

Ini temuan selain banyak hal lain menjadi parameter kami dalam pertemuan kedua lembaga plat merah tersebut untuk melakukan satu langkah masukan bagi pemerintah Kota Jakarta Pusat, jelasnya.

Hal penting eksistensi LMK kedepannya harus merubah pola kerja terhadap substansi fungsi LMK sehingga peran kualitas dan kawantitas dapat menjadi lebih menghasilkan nilai ditengah masyarakat.

LMK itu “tink tank” Lurah di wilayah sehingga harus lebih banyak melakukan masukan problematika wilayah dengan melakukan analisa dan kajian serta solusi terhadap isu penting persoalan masyarakat lingkungan, papar Dede.

Tapi kita akui ada juga Lurah yang tak mau seperti itu karena dianggap mencampuri internal, lurah memiliki kebijakan sendiri dampaknya keterbukaan transparansi tata kelola menjadikan hak Lurah tanpa harus diintervensi.

Jika ada muncul persoalan karena over lapping Lurah yang semestinya tak perlu terjadi jika Tata Kelola menyikapi pengelolaan dikuti dengan aturab kewenangan sesuai dengan aturan sesuai fungsi Lurah menjadi seorang manager area baik di internal mapun eksternal (masyarakat), jelasnya.

Hadir dalam pertemuan itu selain para Anggota LMK serta Anggota Dewan Kota diantaranya, Dede S (Ketua Dekot), Nasirman C (Wakil Ketua), Sanusi (Dekot Senen), Rohiman (Dekot Gambir).

Sementara 3 Dekot tidak hadir padahal wilayah ini banyak persoalan diantaranya ; Dekot Tanah Abang, Dekot Johar Baru, dan Dekot Menteng dalam sinergitas komunikasi publik dalam menyikapi persoalan wilayah antar lembaga.

(Nanorame)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.