Diterima Anggota DPR RI Fraksi PKS, Jamaah First Travel Terus Berjuang

Jakarta, sketsindonews – Perjuangan korban First Travel (FT) terus berlanjut dan hingga saat ini masih belum mendapat kejelasan.

Terbaru, pada hari Selasa (11/02/20) jamaah korban FT mengadu ke anggota komisi 8 DPR RI dari Fraksi PKS.

“Ya, segala upaya telah jamaah tempuh dari mulai proses hukum pidana, perdata, pkpu, namun sepertinya keadilan belum menyentuh para korban first travel, upaya non litigasi pun sudah tak terhitung jumlahnya untuk mereka lakukan. Namun sepertinya negara acuh akan nasib mereka,” ujar Dian Okta salah satu Jamaah FT.

Dia menyayangkan sikap Negara yang melalui beberapa lembaganya seolah melempar dan saling berkata ini bukan kewenangannya masing-masing. “Lantas siapa yang mempunyai kewenangan akan penyelesaian keadilan dalam kasus ini,” ujarnya.

Jika menelisik hukum, menurutnya setelah izin FT yang dicabut oleh Kemenag menyebabkan gagal berangkatnya puluhan ribu jamaah, dan vonis pidana yang dijalani oleh pemilik FT, selanjutnya asetnya yang memang sudah inkrah untuk dirampas negara, menyebabkan buntunya upaya hukum yang dapat dilakukan jamaah.

“Apakah nasib jamaah harus pupus seperti ini? Atau masih adakah sekelompok elit yang memperhatikan nasib jamaah? Memang masih terngiang di telinga jamaah akan statement di media yang dilontarkan oleh beberapa petinggi negara, seperti wapres Ma’ruf Amin yang menyatakan bahwa aset harus dikembalikan ke jamaah, sampai statement Menteri Agama yang menyatakan akan memberangkatkan jamaah secara bertahap. Namun sepertinya statement itu hilang seiring dengan tenggelam nya kasus ini,” paparnya.

“Namun dalam perjalanan waktu, pada awal januari 2020, media kembali menulis bahwa kemenag mencabut izin operasi 11 agen travel, lantas bagaimana nasib jamaah nya? Apa kemenag tahu berapa korban yang timbul akibat keputusan itu? Apa kemenag kemenag tidak belajar dari kasus sebelumnya bahwa dampak dari keputusan pencabutan itu, ada korban yang gagal berangkat? Lantas dimana hadirnya negara untuk jamaah? Apa hadirnya negara hanya untuk memberikan jaminan bahwa akan ada korban jamaah yang gagal berangkat akibat pencabutan izin tersebut?,” tambahnya mempertanyakan.

“Kami ingin kepastian, kami butuh jaminan, kami rindu perlindungan negara, apa memang kami segorombolan jamaah ini tidak berarti dimata negara dibanding sekelompok elit?,” pungkas Dian Okta.

Slamet Subekti yang juga jamaah korban FT secara tegas mengatakan bahwa keputusan mereka untuk terus berjuang karena memiliki dasar yang kuat.

“Statement beberapa petinggi negara yang mengatakan ingin memberangkatkan atau mengembalikan uang kami, ada juga uu no 8 th 2019 pasal 86 ayat 4 yang mana negara dapat melakukan Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh jika terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat,” paparnya.

Menambahkan, Ario Tedjo yang juga salah satu jamaah mengungkapkan bahwa pihaknya diterima oleh anggota komisi 8 dari Fraksi PKS yakni ustadz Bukhori dan ustadzah Nurazizah.

“Beliau menyatakan akan membantu kami dalam meminta keadilan, dan beliau juga meminta kami mengumpulkan bukti, berupa dokumentasi jumlah korban, kajian yang berkaitan dan history jelas mengenai perjalanan kasus first travel ini, sehingga saat rapat dengan komisi, kami berbicara berdasarkan fakta dan data konkrit, sehingga pihak komisi 8 bisa mengajukan kasus kami dalam raker dengan Kemenag,” paparnya.

Atas permintaan tersebut, Ario mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha melengkapi data dalam waktu dua minggu.

“Ya, kita saksikan saja apakah benar kemelut travel umroh ini akan selesai dengan jalan yang baik dan adil, atau akan vakum seperti sebelumnya dan meninggalkan korban-korban baru dari jamaah yang izin operasional travel nya dapat dicabut oleh kemenag kapanpun,” tutupnya.

(Eky)