Home / Berita / Dua Petani Pencuri Kayu Sampaikan Nota Keberatan

Dua Petani Pencuri Kayu Sampaikan Nota Keberatan

Jakarta, sketsindonews – Dua Pertani Miskin Anyer Banten dengan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Banten yang tergabung dalam Koalisi Criminal Defence for Fair Trial menyampaikan Nota Keberatan (Eksepsi) atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hal tersebut didapat kedua terdakwa yang didakwa dengan Pasal 82 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan atau popular dengan sebutan UU P3H. Setelah sebelumnya beberapa insiden terjadi yang mencoreng wajah peradilan, diantaranya pengusiran Tim Penasehat Hukum dari ruang sidang karena tidak diberikan berkas perkara dan surat dakwaan, disusul dengan pelaporan Ketua Majelis Hakim ke Komisi Yudisial karena dugaan pelanggaran pedoman prilaku dan kode etik hakim.

“Akhirnya, Pendulum Keadilan Bagi Duo Petani Miskin Anyer Banten dapat dipulihkan sementara, yang salah satunya diberikan kesempatan bagi Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum untuk menyampaikan Nota Keberatan terhadap Dakwaan JPU,” ungkap perwakilan Koalisi Criminal Defence for Fair Trial Riesqi Rahmadiyansah melalui siaran pers, Kamis (09/11).

Adapun isi nota keberatan tersebut adalah pertama menurut kuasa hukum Fakta yang terurai dalam Surat Dakwaan JPU berisi hal-hal yang menguntungkan JPU semata, tanpa memunculkan fakta fakta dari sisi terdakwa.

Kedua, Faktanya, selama proses pemeriksaan di kepolisian dan di tingkat penuntutan Terdakwa Amin dan Damanhuri Tidak Pernah Didampingi Penasihat Hukum dan Tidak Pernah diberitahu Haknya Untuk Didampingi Penasehat Hukum. Yang menyebabkan pelanggaran hak hukum dan konstitusional terdakwa, sehingga seharusnya Dakwaan JPU tidak dapat diterima.

Lalu ketiga, kuasa hukum juga menyampaikan bahwa Surat Dakwaan Cacat Formil, karena Faktanya semula berita acara pemeriksaan (BAP) lengkap dan surat dakwaan tidak diberikan kepada terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa merujuk pada insiden yang telah dikemukakan di awal.

Terakhir, keempat, kuasa hukum mengatakan bahwa Surat Dakwaan JPU tidak jelas, cermat, dan lengkap, karena Faktanya didalam Dakwaan JPU diduga ada pelaku yang hanya dijadikan saksi dan factor terdakwa dalam melakukan kejahatan (mens rea) tidak tergambar secara lengkap dan utuh.

Dari nota keberatan (eksepsi) tesebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Duo Petani Miskin Anyer Banten.

“Agar, pertama, menerima seluruh keberatan terdakwa; Kedua, menyatakan surat dakwaan JPU tidak dapat diterima dan batal demi hukum; Ketiga, surat dakwaan tidak cermat lengkap, dan jelas sehingga batal demi hukum; Keempat, memerintahkan duo terdakwa dikeluarkan dari tahanan; Kelima, memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat, dan matabat duo terdakwa, keenam, membebankan biaya perkara pada negara,” tutup Riesqi.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya dijelaskan bahwa para terdakwa dihadapkan ke Pengadilan Negeri Serang Banten dengan jeratan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun jumlah kerugian yang dilakukan, yakni mengambil kayu dengan total Rp 1.200.000 yang menurut kuasa hukum hal tersebut tidak selayaknya untuk dilanjutkan pada proses peradilan, karena adanya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2012, yang mengatur batasan Kerugian.

(Eky)

Check Also

Buntut Pembobolan Bank 50 Miliar, Bank Mandiri Kemungkinan Akan Digugat

Jakarta, sketsindonews – Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) kembali mengggelar sidang Praperadilan yang diajukan …

Watch Dragon ball super