Dugaan Korupsi Bupati Minahasa Utara, Jampidsus: ‘Tanya Ke Manado’

Jakarta, sketsindonews – Penanganan kasus dugaan korupsi pemecah ombak di Desa Likupang, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, yang melibatkan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan, hingga kini berakhir anti klimaks

Pasalnya Jaksa Agung Muda bidang tindak Pidana Korupsi (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman pun dibuat ambigu dalam mengambil sikap soal kasus Vonnie.

Bahkan mantan Kajati DKI Jakarta itu berdalih kewenangan untuk melakukan penuntutan atau melimpahkan perkara Vonnie ke Pengadilan Tipikor Manado ada di Kejaksaan Tingggi Manado. “Silahkan tanya ke Manado,” kata Adi Toegarisman, Senin (13/01/20) malam.

Padahal sketsindonews.com sempat bertemu dan bertanya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Andi Muh Iqbal Arief, seusai menghadap Jampidsus Adi Toegarisman.

Namun ia tidak menjawab pertanyaan yang diajukan sketsindonews.com. “Nanti saja saya kembali lagi (ke gedung bunda, red).” ujar dia sambil berlalu, Senin 13 Januari 2020 siang.

Menurut LSM Connection Noldy Johan Awuy, dikabulkannya sidang praperadilan oleh Pengadilan Negeri Manado, terhadap penanganan kasus proyek mitigasi bencana di Desa Likupang II Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara (Minut), membawa angin segar terhadap perjuangan masyarakat yang menuntut keadilan.

Usai putusan inkrah tersebut, maka kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak itu harus dilidik kembali oleh kejaksaan.

Artinya, sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, diantaranya Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, mantan Kapoltabes Manado Rio Permana, adik kandung Bupati Minut Alexander Panambunan, serta sejumlah nama lainnya masih belum aman karena bisa ditetapkan sebagai tersangka dan bernasib sama dengan 4 terdakwa lain yang telah mendekam dalam penjara.

“Ini kemenangan masyarakat minut. Daerah kita sudah hancur, karena keinginan untuk memperkaya diri pribadi oleh oknum kepala daerah. Kasus pemecah ombak ini akan kami kawal terus,” ujar Ketua LSM Minut Connection, Noldy Johan Awuy, Senin (13/01/20) di Kejaksaan Agung.

Awuy menilai, praperadilan sudah seharusnya ditempuh agar pelaku utama kasus dugaan korupsi bisa ditangkap. “Karena sesuai fakta, dimana sudah sangat jelas dalam putusan, bupati itu korupsi terbesar. Kerugian negara terbesar ada pada bupati sebesar Rp8,3 miliar,” ujarnya.

Untuk diketahui pada 2 Juli 2018, pengadilan setempat telah memvonis terhadap ketiga terdakwa kasus pemecah ombak yaitu Steven Solang (44) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) divonis 3,6 tahun penjara, denda Rp 50 juta dan subsidair satu bulan kurungan.

Kemudian Terdakwa Rosa Tindajoh (54) yang menjabat kala itu, Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016 divonis 3,6 tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsidair satu bulan kurungan.

Sedangkan Robby Moukar (47), Direktur Manguni Makasiouw Minahasa sebagai pelaksana proyek divonis 2,6 tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsidair satu bulan penjara.

Robby juga dikenai uang pengganti Rp 87 juta, dan bila hingga batas waktu yang ditetapkan uang pengganti tersebut tidak bisa dipenuhi terdakwa Robby, ditambah dua bulan kurungan.

(Sofyan Hadi)