Home / Berita / Dugaan Uang Haram Mengalir Ke Paspampres, CBA: Saatnya Buka-bukaan

Dugaan Uang Haram Mengalir Ke Paspampres, CBA: Saatnya Buka-bukaan

Jakarta, sketsindonews – Pengakuan Antonius Tonny Budiono bahwa sebagian uang suap kasus korupsi proyek Kemenhub juga ikut mengalir ke Paspampres Jokowi, kisarannya bukan main antara Rp 100 juta sampai Rp 150 juta. Pengakuan yang keluar dari mulut pesakitan ini bak petir di siang bolong, luar biasa duit bancakan hasil rampok dari negara ternyata bukan hanya mengalir ke pejabat di kemenhub tetapi sekelas Paspampres nyatanya diam-diam ikut mencicipi.

Hal ini membuktikan bagaimana uang hasil korupsi bisa mengalir kemana saja, bukan hanya ke kiri atau ke kanan “orang terdekat” tetapi bisa juga mengalir deras ke atas.

“Kita ketahui Paspampres biarpun bahasa kasarnya hanya pengawal, namun bukan pengawal sembarangan mereka ini orang yang paling dekat dengan Presiden Jokowi,” kata Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, melalui siaran pers, selasa (19/12).

Dia menambahkan, “Fakta ini juga menjadi tamparan keras bagi orang nomor satu di Negeri ini.”

Karena, Image yang selama ini dibangun Jokowi tentang dirinya yang bersih dan anti dengan korupsi tercoreng dengan kelakuan pengawal kepercayaannya.

“Setidaknya dari nyanyian Tonny terkait aliran uang ke Paspampres, sebagai bahan Jokowi untuk mengevaluasi “orang-orang di dekatnya”. Dan yang lebih penting, sebagai jalan pintu masuk bagi KPK untuk mengawasi proyek-proyek yang berkaitan dengan Paspampres,” ujarnya.

CBA, menurut Jajang, melihat beberapa proyek yang dijalankan Paspampres selama ini terkesan ditutup-tutupi.

“Contohnya mulai dari proyek pengadaan pakaian operasional hitam dengan anggaran sebesar Rp 1.248.984.000. Sampai proyek besar terkait pekerjaan rusun grup C yang berlokasi di lawang gintung kota Bogor menghabiskan anggaran sebesar Rp 26,2 miliar lebih,” ungkapnya.

Rata-rata proyek yang dijalankan satuan kerja Paspampres termasuk dua proyek di atas tidak dijalankan dengan proses lelang elektronik, meskipun nilainya mencapai miliaran bahkan puluhan miliar.

“Hal tersebut selain terkesan tertutup alias tidak transparan, sangat beresiko terjadinya penyimpangan karena tidak bisa diawasi langsung oleh publik bagaimana jalannya proses proyek tersebut,” katanya.

Lebih Jajang mengatakan bahwa berdasarkan catatan di atas, Center for Budget Analysis mendukung KPK untuk mengembangkan dugaan aliran yang masuk ke Paspampres terkait seluruh kegiatan yang dihadiri Presiden Jokowi.

“Sebagai Catatan, sejak 2015 Jokowi sudah melakukan blusukan alias kunjungan sedikitnya 306 kali, bisa dibayangkan jika benar terbukti oknum Paspampres selalu meminta jatah ke panitia di setiap kunjungan Jokowi. “Untuk setengahnya saja” bisa sampai Rp 22,9 miliar, lebih besar dari uang suap yang dikumpulkan tony senilai Rp 20 miliar,” paparnya.

Terakhir, CBA juga mendorong KPK untuk membuka penyelidikan terkait proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Paspampres.

“Publik tentunya berharap besar, Paspampres yang begitu dekat dengan orang nomor satu Negeri ini bersih dari segala tindakan koruptif,” tutupnya.

(*/Red)

Check Also

SBY WO Saat Deklarasi Kampanye Damai, Protes KPU Atribut Partai Dukungan

Jakarta, sketsindonews – Acara kampanye deklarasi pemilu damai yang di gelar KPU Nasional dalam rangka mendukung sukses penyelenggaraan pemilu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan lapangan Monas saat acara dimulai.

“Nggak ada, jangan lebay lah,” kata Budi di Monas, Jakarta Pusat, ujar Budi Arie Ketua Projo.

Pokoknya itu tidak benar Budi nyarakan, tidak ada provokasi dari pihaknya. Dia memastikan relawannya hanya melakukan deklarasi damai.

deklarasi.kampanye.damai.thamrin.doc

“Nggak ada provokasi, ini kan kampanye damai,” sebutnya.

Sebelumnya, SBY WO karena merasa diperlakukan tidak adil. SBY WO bersama Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono pergi di tengah acara.

 

Ada juga atribut partai pendukung pro-Jokowi yang diprotes SBY. Presiden RI ke-6 itu pun akan melayangkan protes resmi ke KPU.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,”

Karena merasa aturan tidak ditegakkan, SBY yang kebetulan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian meninggalkan acara. SBY akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,” jelasnya

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Yakni terkait tak adanya atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar.

“Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati,” kata Hinca.

SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan Kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. Namun pihaknya belum sempat ikut tanda tangan deklarasi.

“Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen,” katanya.

Pantauan di lokasi memang ada sejumlah bendera parpol di acara deklarasi tersebut. Padahal menurut PD acara ini harusnya bebas atribut dari partai politik.(nr)

Terkait

Watch Dragon ball super